Blunder SF Hariyanto Sebut MBG Bikin PAD Rendah, Mengapa Tak Dikritik Gerindra?

SuaraRiau.id - Pernyataan Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG yang menyebabkan banyak kantin sekolah tutup sehingga membuat retribusi daerah rendah menuai sorotan.

Namun, SF Hariyanto kemudian mengklarifikasi pernyataannya sendiri sebagai komentar keliru akibat kesalahan data, memang perlu dikritisi.

Apalagi kantin sekolah memang sulit untuk dihubungkan sebagai penyebab retribusi rendah karena hanya bagian kecil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengamat Politik Muhammad Zainuddin menyatakan seharusnya bisa segera dikritisi atau diluruskan oleh para Anggota DPRD Riau, terutama fraksi Gerindra pada saat itu.

"Di zaman VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) dan serba mudah viral seperti sekarang ini, memang membuat orang mesti berhati-hati, baik dalam ucapan maupun tindakan. Terutama pejabat publik," ujarnya dikutip dari Riauonline--jaringan Suara.com.

Zainuddin menyampaikan rapat paripurna itu bukanlah rapat satu arah, melainkan dua arah. Akan tetapi, tidak disinggung oleh anggota DPRD Riau terutama dari fraksi Gerindra.

"Mungkin saja saat itu tidak fokus dan itu dianggap bukan sesuatu yang seksi untuk dibahas," jelasnya.

Menurut Zainuddin, masalah ini menjadi seksi ketika sudah menjadi viral. Sehingga bagi politisi, ini kesempatan "numpang viral".

"Sebenarnya bicara di media selain di panggung DPRD bukanlah ranah anggota DPRD. Kita ini sudah diberikan tempat dan porsi masing-masing. Sangat disayangkan jika saat paripurna itu tidak ada suara dari anggota DPRD terkhusus dari fraksi Gerindra" paparnya.

Disamping itu, ia menilai bahwa komentar blunder SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau tidak akan memberikan pengaruh besar.

Zainuddin menjelaskan tindakan SF yang langsung meminta maaf dan memberikan klarifikasi sudah cukup untuk meredakan keresahan akibat isu tersebut.

"Tinjauan dari Kemendagri terhadap SF Haryanto sebenarnya tidak perlu, karena akan menimbulkan kegaduhan. Berbeda halnya jika Plt Gubri ini tidak mengklarifikasi dan bertahan dengan pendapatnya, maka ini akan menyebabkan kesalahan prosedural pemerintahan," jelasnya.

Zainuddin menjelaskan Pemprov Riau adalah perpanjangan tangan dari  Pemerintah Pusat juga. Sehingga kebijakan strategis nasional mau tidak mau mesti dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Namun demikian, turunnya Kemendagri sebenarnya juga bernilai positif, sehingga polemik ini bisa dianggap berakhir, karena DPRD dalam kasus ini tidaklah memiliki makna apapun kecuali koreksi prosedural saja," tegas dia.