Gubernur Riau Minta Keluhan soal MBG Tak Perlu Diumbar ke Medsos

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mempersilakan anak-anak sekolah untuk menyampaikan keluhan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Namun, kata Gubri, kritik dan saran tersebut ditulis dan diletakkan di wadah tempat MBG tanpa harus diviralkan ke media sosial (medsos).

''Saya minta dapur memperbaiki kualitas rasa. Anak-anak boleh menyampaikan keluhan, tapi ditulis saja dan dimasukkan ke dalam tempat makan, tidak perlu diumbar di media sosial,'' ujar Wahid, Selasa (21/10/2025).

Gubri Wahid mengungkapkan hal tersebut saat rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, di awal program hanya 50 persen siswa yang mengonsumsi MBG yang disediakan dan setelah ditelusuri sebagian besar anak mengeluh soal rasa.

Wahid mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan rutin hampir setiap minggu ke sekolah-sekolah dan dapur-dapur penyedia MBG. Saat ini, cakupan MBG di Riau baru mencapai 10 persen dari jumlah masyarakat sasaran.

''Respon masyarakat sangat baik. Banyak orangtua merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan anak,'' ujar Wahid.

Dia mengungkapkan, masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan alat pengujian bahan pangan. Pada tahun 2025, hanya tersedia 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida, 32 untuk formalin).

Padahal, sebut Wahid, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas pangan segar. Hingga kini, baru 15 SPPG yang menjalani pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar.

Banyak bahan pangan lokal masih didatangkan dari luar provinsi, sehingga pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks.

Kasus keracunan pun sempat terjadi, akibat beberapa dapur memasak makanan sejak malam hari, yang kemudian basi saat disajikan keesokan harinya.

''Prosedurnya seharusnya memasak pukul 2 sampai 5 pagi. Tapi pengawasan di lapangan masih lemah,'' ungkap Wahid.

Sementara Deputi Dadang menjelaskan bahwa di Pekanbaru saat ini terdapat sekitar 873 SPPG, namun sebagian besar belum memiliki dapur aktif.

''Beberapa tenaga kerja sudah digaji negara, tapi belum bekerja optimal karena belum ada dapur. Ini harus disinkronkan,'' tegas dia.

Dadang menekankan pentingnya kehadiran ahli gizi dan akuntan dalam setiap dapur. Menurutnya, ahli gizi tidak membuat menu nasional tunggal, melainkan berbasis kearifan lokal.