- Bupati Siak Afni jadi saksi kasus kerusuhan PT Seraya Sumber Lestari vs warga
- Bupati Afni memberikan keterangan di PN Pekanbaru, Kamis (16/10/2025)
- Afni berharap proses hukum berjalan adil dan transparan bagi semua pihak
SuaraRiau.id - Sidang lanjutan kasus kerusuhan di areal PT Seraya Sumber Lestari (SSL), Kabupaten Siak, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (16/10/2025).
Sidang beragendakan pemeriksaan saksi kali ini tampak berbeda karena hadir sebagai saksi Bupati Siak Afni Zulkifli dan Anggota DPRD Siak Sujarwo.
Di hadapan majelis hakim, Bupati Afni dalam salah satu keterangannya mengungkapkan bahwa pihaknya belum pernah mendapat surat tembusan dari PT SSL terkait permasalahan dengan masyarakat.
"Sejatinya penyelesaian konflik sudah diatur dalam undang-undang perhutanan sosial, jika hal itu dilakukan tentu tidak akan ada permasalahan seperti saat ini," katanya.
Afni juga memberikan keterangan terkait kronologi dan konteks konflik lahan yang menjadi latar belakang kerusuhan di Desa Tumang, Kecamatan Siak yang sejatinya sudah berlangsung lama dan 11 Juli adalah puncaknya.
Bupati juga menjelaskan bahwa gesekan antara masyarakat dan pihak perusahaan sebenarnya telah berlangsung cukup lama.
Afni menegaskan, penyelesaian konflik semacam ini sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perhutanan Sosial, yang mengatur mekanisme pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.
"Konflik ini bukan hanya cerita soal peristiwa 11 Juni, tetapi sudah panjang. Sejatinya, peraturan perhutanan sosial sudah memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan," ungkap Afni.
Bupati Siak pun menyinggung laporan masyarakat yang sempat viral sebelum pecahnya insiden kerusuhan.
Laporan itu menyebut adanya aktivitas pencabutan tanaman sawit milik warga pada malam hari.
"Saya hanya merespons laporan masyarakat. Mereka mengadu bahwa sawit mereka dicabut malam-malam. Untuk laporan dan buktinya secara detail, saya tidak tahu," ungkapnya.
Usai sidang, Afni kepada awak media menegaskan, kehadirannya bukan semata menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap warganya.
"Saya hadir karena menghormati majelis hakim, dan saya juga ingin melihat rakyat saya. Karena sejak kejadian itu, saya belum pernah bertemu langsung dengan mereka para terdakwa," ujar Afni.
Meski demikian, Afni berharap proses hukum berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak.
"Saya percaya, majelis hakim akan menilai dengan objektif. Yang penting, konflik ini bisa menjadi pelajaran agar ke depan, hubungan masyarakat dan perusahaan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijak," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Tingkatkan Layanan Kesehatan, Riau Terima Bantuan 2 Ambulans Baru dari BRI dan BSI
-
Bernilai Rp300 Miliar, Galangan Kapal Terbesar se-Sumatera Dibangun di Siak
-
SF Hariyanto Minta Bantuan Pusat Sediakan Lahan Relokasi TNTN
-
Harga Sawit Riau Periode Ini Nyungsep di Bawah Rp4.000 per Kg
-
Hidupkan Semangat Kartini, BRI Dorong Perempuan Berdaya dan Berdampak Lewat Srikandi Pertiwi