- Bupati Siak Afni jadi saksi kasus kerusuhan PT Seraya Sumber Lestari vs warga
- Bupati Afni memberikan keterangan di PN Pekanbaru, Kamis (16/10/2025)
- Afni berharap proses hukum berjalan adil dan transparan bagi semua pihak
SuaraRiau.id - Sidang lanjutan kasus kerusuhan di areal PT Seraya Sumber Lestari (SSL), Kabupaten Siak, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (16/10/2025).
Sidang beragendakan pemeriksaan saksi kali ini tampak berbeda karena hadir sebagai saksi Bupati Siak Afni Zulkifli dan Anggota DPRD Siak Sujarwo.
Di hadapan majelis hakim, Bupati Afni dalam salah satu keterangannya mengungkapkan bahwa pihaknya belum pernah mendapat surat tembusan dari PT SSL terkait permasalahan dengan masyarakat.
"Sejatinya penyelesaian konflik sudah diatur dalam undang-undang perhutanan sosial, jika hal itu dilakukan tentu tidak akan ada permasalahan seperti saat ini," katanya.
Afni juga memberikan keterangan terkait kronologi dan konteks konflik lahan yang menjadi latar belakang kerusuhan di Desa Tumang, Kecamatan Siak yang sejatinya sudah berlangsung lama dan 11 Juli adalah puncaknya.
Bupati juga menjelaskan bahwa gesekan antara masyarakat dan pihak perusahaan sebenarnya telah berlangsung cukup lama.
Afni menegaskan, penyelesaian konflik semacam ini sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perhutanan Sosial, yang mengatur mekanisme pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.
"Konflik ini bukan hanya cerita soal peristiwa 11 Juni, tetapi sudah panjang. Sejatinya, peraturan perhutanan sosial sudah memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan," ungkap Afni.
Bupati Siak pun menyinggung laporan masyarakat yang sempat viral sebelum pecahnya insiden kerusuhan.
Laporan itu menyebut adanya aktivitas pencabutan tanaman sawit milik warga pada malam hari.
"Saya hanya merespons laporan masyarakat. Mereka mengadu bahwa sawit mereka dicabut malam-malam. Untuk laporan dan buktinya secara detail, saya tidak tahu," ungkapnya.
Usai sidang, Afni kepada awak media menegaskan, kehadirannya bukan semata menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap warganya.
"Saya hadir karena menghormati majelis hakim, dan saya juga ingin melihat rakyat saya. Karena sejak kejadian itu, saya belum pernah bertemu langsung dengan mereka para terdakwa," ujar Afni.
Meski demikian, Afni berharap proses hukum berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak.
"Saya percaya, majelis hakim akan menilai dengan objektif. Yang penting, konflik ini bisa menjadi pelajaran agar ke depan, hubungan masyarakat dan perusahaan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijak," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Cair! Pemprov Riau Dapat Rp30 Miliar untuk Penanganan Karhutla
-
Bisnis Makin Dinamis, BRI Hadirkan Kemudahan Finansial Lewat Qlola Mobile
-
Sambut Sumpah Pemuda, BRI Tebar Promo Spesial untuk Nasabah
-
Polisi Bunuh Ibu Kandung: Dinas di Biddokkes Polda Riau, Punya Riwayat Kontrol di RSJ
-
Kapolda Riau Ungkap Polisi Idap Skizofrenia Masih Dinas, Kini Diduga Bunuh Ibu Kandung