- Momen Prof Dr Jimly Asshiddiqie berkunjung ke LAM Riau
- Pertemuan itu diharapkan sebagai perjuangan status Daerah Istimewa Riau
- Jimly menyinggung peran adat dan budaya dalam pembangunan
SuaraRiau.id - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau kedatangan tokoh hukum tata negara nasional yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Jimly Asshiddiqie pada Sabtu (27/9/2025).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menyatakan Jimly bukan sekadar dikenal secara akademis atau politis, namun juga secara spiritual di tanah Melayu Riau.
Pertemuan itu tersirat harapan besar dan perjuangan panjang untuk mengangkat marwah adat Melayu, sekaligus memperjuangkan status Daerah Istimewa Riau (DIR) berbasis budaya dan adat.
"Pertemuan ini sangat simbolis. Saat LAM Riau dipercaya jadi motor penggerak Daerah Istimewa Riau, kami merasa ini relevan dengan kapasitas keilmuan Profesor," kata Datuk Taufik.
Dia juga mengenang jejak kebersamaan 15 tahun lalu saat Prof Jimly turut merintis pendirian Sekretariat Bersama Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera di Riau.
Pada kesempatan itu, Prof Jimly membuka dengan kerendahan hati.
"Bagaimana saya bisa memberi petuah, sementara saya berada di hadapan para petuah adat Riau," ungkap Jimly.
Pada momen tersebut, Jimly tak hanya berbicara soal gagasan hukum dan negara, namun juga menyinggung persoalan konkret di lapangan.
Menurut dia, sorotan utamanya adalah pentingnya mengangkat kembali peran adat dan budaya dalam pembangunan.
Jimly mengungkapkan negara wajib menghormati adat selagi tidak bertentangan dengan konstitusi.
Ia menyesalkan rencana Undang-Undang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sempat dibuat di era Presiden SBY, namun tertunda karena dinamika politik.
Kini, ia menyebutkan ada kabar bahwa pembahasan RUU tersebut kembali hidup. Jika disahkan, daerah seperti Riau bisa membuat peraturan daerah turunan yang mengatur adat sesuai dengan kebutuhan lokal.
"Riau sangat pantas memiliki kekhususan di bidang adat dan budaya. Seperti DKI Jakarta di bidang ekonomi, Yogyakarta dengan keistimewaan kerajaan, dan Aceh di bidang hukum syariah. Riau perlu menonjolkan istimewanya di bidang kebudayaan dan adat," tegas Jimly.
Sementara itu, Ketua Umum MKA, Datuk Seri Marjohan Yusuf, mengapresiasi tinggi kehadiran Jimly.
Datuk Marjohan menyebut pertemuan ini penuh pencerahan, terutama terkait arah perjuangan masyarakat adat ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Pemotong Rumput asal Perawang Siak Bobol Sistem Keamanan NASA
-
Kabut Asap Karhutla: 376 Kasus ISPA di Pekanbaru Sejak Agustus 2026
-
Karhutla di Pelalawan Capai 300 Hektare, Indragiri Hulu Lebih Luas
-
Tiga Polisi di Bengkalis Demosi 3 Tahun, Patsus 30 Hari Imbas Kasus Penganiayaan
-
Pemkab Kepulauan Meranti Serahkan SK Pengakuan MHA 3 Komunitas Adat