SuaraRiau.id - Perkara kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dinilai terlalu memberatkan. Apalagi gara-gara pajak, muncul gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ternyata Kota Pekanbaru, yang melakukan kenaikan PBB P2 hingga 300 persen sejak masa kepemimpinan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengaku pihaknya baru menerima informasi bahwa ada sejumlah kabupaten dan kota di Riau telah membuat kebijakan menaikkan PBB P2. Namun angka detailnya belum muncul ke publik.
Edi mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota di Riau bersikap cermat dan bijak dalam merumuskan kebijakan terkait kenaikan PBB.
"Saya sarankan lebih fokus memaksimalkan kerja petugas pajak dalam menggali potensi yang sudah ada, daripada menaikkan nilai pajak. Selain itu, penting juga menutup kebocoran dalam proses pemungutan pajak," ujarnya, Jumat (15/8/2025) dikutip dari Antara.
Edi Basri menegaskan bahwa setiap rencana untuk menaikkan PBB perlu melalui kajian yang mendalam. Seluruh faktor, termasuk kondisi ekonomi warga dan potensi peningkatan pendapatan daerah, harus dianalisis secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.
Ia menilai, kebijakan tersebut berisiko menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Oleh karena itu, Edi mendorong kepala daerah untuk mengedepankan strategi yang tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi rakyat.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha.
Baca Juga: Gejolak Pati, Pengingat Kepala Daerah di Riau Tak Semena-mena Terapkan Pajak
Menurutnya, penyederhanaan perizinan akan mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara legal, sehingga pemerintah bisa memperoleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
"Kalau perizinan dibuat sederhana, pelaku usaha akan lebih memilih jalur resmi. Dari sana, potensi PAD bisa meningkat tanpa harus menaikkan pajak yang memberatkan," jelasnya.
Edi berharap, dengan strategi yang tepat, penerimaan daerah bisa terus meningkat tanpa harus mengorbankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
"Belajarlah dari daerah lain. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Gus Ipul Pastikan Pendampingan dan Pemulihan Korban Pelecehan Seksual di Pati
-
Nasib Santri Ponpes Pati Usai Geger Kasus Pelecehan, Sekolah Tetap Lanjut atau Pindah?
-
Italia Murka Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB yang Tewaskan Tentara Indonesia
-
Warga Palestina Dipaksa Bongkar Makam Keluarga, PBB Kecam Tindakan Israel di Tepi Barat
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Perusahaan Sawit Musim Mas Tersangka Kasus Lingkungan, Kerugian Ekologis Capai Rp187 M
-
14 Sapi Bobot Paling Berat Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo di Riau
-
Ibu Aniaya Anak Kandung hingga Tewas di Rohul Diperiksa Kejiwaannya
-
BRK Syariah Buka Lowongan Komisaris Utama, Komisaris Independen hingga Direksi
-
Viral Kelompok Begal Bersenjata Rampas Motor Warga, Polisi Pekanbaru Buru Pelaku