SuaraRiau.id - Perkara kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dinilai terlalu memberatkan. Apalagi gara-gara pajak, muncul gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ternyata Kota Pekanbaru, yang melakukan kenaikan PBB P2 hingga 300 persen sejak masa kepemimpinan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengaku pihaknya baru menerima informasi bahwa ada sejumlah kabupaten dan kota di Riau telah membuat kebijakan menaikkan PBB P2. Namun angka detailnya belum muncul ke publik.
Edi mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota di Riau bersikap cermat dan bijak dalam merumuskan kebijakan terkait kenaikan PBB.
"Saya sarankan lebih fokus memaksimalkan kerja petugas pajak dalam menggali potensi yang sudah ada, daripada menaikkan nilai pajak. Selain itu, penting juga menutup kebocoran dalam proses pemungutan pajak," ujarnya, Jumat (15/8/2025) dikutip dari Antara.
Edi Basri menegaskan bahwa setiap rencana untuk menaikkan PBB perlu melalui kajian yang mendalam. Seluruh faktor, termasuk kondisi ekonomi warga dan potensi peningkatan pendapatan daerah, harus dianalisis secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.
Ia menilai, kebijakan tersebut berisiko menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Oleh karena itu, Edi mendorong kepala daerah untuk mengedepankan strategi yang tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi rakyat.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha.
Baca Juga: Gejolak Pati, Pengingat Kepala Daerah di Riau Tak Semena-mena Terapkan Pajak
Menurutnya, penyederhanaan perizinan akan mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara legal, sehingga pemerintah bisa memperoleh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
"Kalau perizinan dibuat sederhana, pelaku usaha akan lebih memilih jalur resmi. Dari sana, potensi PAD bisa meningkat tanpa harus menaikkan pajak yang memberatkan," jelasnya.
Edi berharap, dengan strategi yang tepat, penerimaan daerah bisa terus meningkat tanpa harus mengorbankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
"Belajarlah dari daerah lain. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rumah Sakit Gaza Dibombardir Zionis Israel, Indonesia dan 17 Negara Arab-Islam Murka
-
Polri Mutasi 264 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis Dijabat Wajah Baru
-
Kronologi Ribut Sesama Anggota DPRD Pekanbaru di Bandara Soetta yang Kini Dibidik Polisi
-
Dua Anggota DPRD Pekanbaru Ribut Saling Cekik di Bandara Soetta, Polisi Kantongi Bukti CCTV
-
KPK Apresiasi Vonis 8,5 Tahun Penjara untuk Sudewo, Disebut Tingkatkan Kepercayaan Publik
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Kasatnarkoba dan 7 Anggota Polres Pelalawan Diperiksa Propam Polda Riau
-
Ungkap Dugaan Perdagangan Orang di Bangkinang, Polisi Temukan Paket Sabu
-
Istri Meninggal Saat Digeledah di Pelalawan, Pria Terkait Dugaan Narkoba Belum Ditahan
-
Debit Air PLTA Koto Panjang Naik, Warga Sekitar Sungai Kampar Diminta Waspada
-
Kematian Wanita Saat Penggeledahan, Propam Polda Riau Usut SOP Penangkapan