SuaraRiau.id - Gejolak masyarakat Pati Jawa Tengah dengan Bupati Sudewo terkait pajak seyogyanya menjadi pelajaran kepala daerah yang ada di Riau.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengingatkan kepala daerah di Bumi Lancang Kuning tersebut untuk berhati-hati menerapkan kenaikan pajak.
"Saya minta kepala daerah berhati-hati menerapkan kenaikan pajak. Saya sarankan lebih fokus memaksimalkan kerja petugas pajak dalam menggali potensi yang sudah ada, daripada menaikkan nilai pajak," ujarnya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Kamis (14/8/2025).
Edi Basri mengungkapkan, kenaikan pajak, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif.
Dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, penerimaan daerah, dan sebagainya.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendengar sejumlah kabupaten/kota di Riau sudah membuat kenaikan PBB P2.
Salah satunya, PBB P2 Kota Pekanbaru yang sudah naik 200 persen di masa Pj Wali Kota, Risnandar Mahiwa.
Menurut Edi, kebijakan ini cukup membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Sementara itu, untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), Edi meminta pemerintah daerah mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha.
Baca Juga: Wacana Pemekaran 5 Daerah di Riau, Ini Nama-nama Wilayahnya
"Kalau perizinan dibuat sederhana, pelaku usaha akan lebih memilih jalur resmi. Dari sana, potensi PAD bisa meningkat tanpa harus menaikkan pajak yang memberatkan," jelasnya.
Edi berharap, dengan strategi yang tepat, penerimaan daerah bisa terus meningkat tanpa harus mengorbankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
"Belajarlah dari daerah lain. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama," tegas dia.
Berita Terkait
-
Gus Ipul Pastikan Pendampingan dan Pemulihan Korban Pelecehan Seksual di Pati
-
Nasib Santri Ponpes Pati Usai Geger Kasus Pelecehan, Sekolah Tetap Lanjut atau Pindah?
-
Menakar Wacana Dedi Mulyadi: Mungkinkah Jawa Barat Hidup Tanpa Pajak Kendaraan?
-
Agensi Lee Yi Kyung Buka Suara soal Denda Pajak, Bantah Ada Penggelapan
-
Kontribusi PDB Tembus Rp 8.573 T, Kenapa Setoran Pajak UMKM Masih Kecil?
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Perusahaan Sawit Musim Mas Tersangka Kasus Lingkungan, Kerugian Ekologis Capai Rp187 M
-
14 Sapi Bobot Paling Berat Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo di Riau
-
Ibu Aniaya Anak Kandung hingga Tewas di Rohul Diperiksa Kejiwaannya
-
BRK Syariah Buka Lowongan Komisaris Utama, Komisaris Independen hingga Direksi
-
Viral Kelompok Begal Bersenjata Rampas Motor Warga, Polisi Pekanbaru Buru Pelaku