Pekanbaru Masuk Kota Intoleran, DPRD Protes ke SETARA Institute: Framing

Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar tidak terpancing dan tetap menjaga kerukunan serta persatuan di tengah beragam latar belakang yang ada di Pekanbaru.

"Framing Pekanbaru sebagai kota intoleran itu sangat berlebihan. Padahal selama ini kita menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Diketahui, dalam laporan SETARA Institute tahun 2024, sepuluh kota dengan skor Indeks Kota Toleran terendah adalah: Parepare (3,945), Cilegon (3,994), Lhokseumawe (4,140), Banda Aceh (4,202), Pekanbaru (4,320), Bandar Lampung (4,357), Makassar (4,363), Ternate (4,370), Sabang (4,377), dan Pagar Alam (4,381). (Antara)

Masuk daftar kota intoleran seperti 2023

Baca Juga: Bocah 8 Tahun Tewas Diduga Dibully Temannya, Polres Inhu: Tak Ada Kaitan dengan SARA

Berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, Pekanbaru juga masuk dalam daftar 10 kota intoleran dengan skor 4,420.

Dalam studi SETARA Institute itu, suatu kota skor terendah bukan hanya disebabkan terjadinya peristiwa intoleran ataupun hal-hal lainnya yang destruktif terhadap toleransi.

Melainkan juga disebabkan ketiadaan fokus dan inovasi terhadap pemajuan toleransi di kotanya, sementara kota-kota telah bergegas dalam melakukan berbagai inovasi maupun terobosan dalam pemajuan toleransi.

Hal lain yang perlu mendapat sorotan berupa keberadaan sejumlah kota yang konsisten sama dari tahun-tahun sebelumnya pada peringkat 10 skor terendah, termasuk tahun 2023, seperti Cilegon, Banda Aceh, Pekanbaru dan Lhokseumawe.

Meskipun kondisi pemajuan toleransi di kota-kota ini stagnan dan mendapat berbagai sorotan publik, hal tersebut nyatanya belum mampu secara memadai mendorong adanya inovasi maupun terobosan pemajuan toleransi, baik berbasis kebijakan, program, maupun ruang-ruang perjumpaan lintas agama.

Baca Juga: Bocah SD di Riau Tewas Dibully Diduga gegara Beda Agama, SETARA: Negara Harus Hadir

Meskipun terus diupayakan dan sudah lama memiliki ruang-ruang komunikasi dialogis yang baik antar agama dan etnis, tetapi nyatanya terhambat oleh kebijakan pemerintah kota.