Sengketa PSU Siak Berlarut-larut: Jangan sampai Nafsu Berkuasa Merusak Sosial Ekonomi

SuaraRiau.id - Sengketa Pilkada Siak yang berlarut-larut tak kunjung berakhir mendapat sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Berkeadilan Siak (Kami Bela Siak).

Terbaru, koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah, akademisi, aktivis demokrasi, budaya, perempuan, lingkungan hidup, hingga pejuang hak asasi manusia itu secara resmi telah mengajukan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

"Lewat sahabat pengadilan kami sangat berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi benar-benar memutuskan dengan hati," kata Koordinator Koalisi Kami Bela Siak JS Mundung di Pekanbaru, Rabu (23/4/2025).

Menurut JS Mundung, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, gugatan yang kembali diajukan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Siak ini sangatlah lemah karena hanya diajukan satu orang yaitu paslon wakil bupati nomor urut 1 Sugianto.

Baca Juga: Pilkada Siak Kembali Digugat, Demi Langgengkan Kuasa Petahana?

"Pengajuan Amicus Curiae ini sebagai bentuk kepedulian terhadap proses demokrasi dan kestabilan daerah sosial ekonomi masyarakat Siak," terang dia.

Di tempat yang sama, Riko Kurniawan yang merupakan seorang aktivis lingkungan yang ikut dalam koalisi mengatakan bahwa gugatan yang diajukan sangat tidak layak.

"Jangan sampai, nafsu politik untuk berkuasa merusak rasa sosial ekonomi dan menbuat masyarakat Siak gelisah," ucap Riko dalam paparannya.

Dia menyampaikan, pasca PSU Siak sudah banyak aksi penolakan yang dilakukan masyarakat berupa aksi. Bahkan, dampak yang paling dirasakan oleh guru dan ASN yang hingga saat ini belum mendapatkan haknya.

Lebih lanjut, Kami Bela Siak mendesak MK untuk segera menyelesaikan sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Siak pasca PSU yang digelar 22 Maret 2025 lalu.

Baca Juga: Dinas PU Siak Dipanggil Buntut Warga Keluhkan Air Minum Berlumpur dan Bau

Riko mengungkapkan jika pengajuan Amicus Curiae bertujuan memberikan masukan hukum kepada MK agar dapat memutus perkara ini secara adil, cepat, dan transparan.