Dinas PU Siak Dipanggil Buntut Warga Keluhkan Air Minum Berlumpur dan Bau

SuaraRiau.id - DPRD Siak gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tarukim terkait pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) setempat.

Hal tersebut dilakukan lembaga legislatif Siak lantaran banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas air yang diterima oleh warga dari pengelolaan SPAM Siak.

"Kita meminta pengelolaan dan pelayanan SPAM Siak harus diperbaiki. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang menikmati air dari SPAM Siak mendapatkan air yang layak," kata Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo.

Sujarwo meminta pengelolaan air tersebut dilakukan dengan baik dan benar sehingga air yang diterima oleh masyarakat layak untuk digunakan.

Baca Juga: Heboh Air SPAM Siak Berwarna Coklat dan Bau, DPRD Segera Panggil Dinas Terkait

Dia tak menampik kinerja keras pihak UPT SPAM Siak dalam berupaya untuk memaksimalkan pelayanan kualitas air bersih untuk masyarakat.

Namun, realitas di lapangan kualitas layanan air bersih yang diterima oleh masyarakat masih jauh dari harapan bersama.

"Kami sangat menghargai kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman UPT SPAM Siak, namun kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa kualitas layanan air bersih yang diterima masyarakat Siak masih jauh dari harapan," ucap Jarwo.

Politisi Golkar tersebut juga menyampaikan, sebagai wakil rakyat, dirinya akan terus mengawasi perkembangan ini untuk memastikan bahwa perubahan yang dijanjikan benar-benar terjadi.

Sujarwo menambahkan jika pihaknya akan terus mendorong agar UPT SPAM Siak menunjukkan bukti nyata dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Kesalnya DPRD Siak, Undang Rapat Direktur BUMD-PT SS tapi Malah Mangkir

"Kehadiran UPT SPAM Siak harus berdampak positif yang dirasakan oleh rakyat. Sebab, kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat," tutupnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pu Tarukim Siak, Junaidi menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala unit SPAM yang ada di setiap kecamatan terkait persoalan yang dikeluhkan warga.

"Saya sudah memanggil setiap kepala unit yang berada di setiap Kecamatan tentang permasalahan dan apa penyebab air yang sampai ke masyarakat tidak bersih, kendalanya dikarenakan ada kerusakan penyaringan yang berada di beberapa kantor PDAM di kabupaten siak yang insyaallah akhir April ini akan kami selesaikan," ungkap Junaidi.

Selain Sujarwo, tampak hadir dalam RDP tersebut Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, anggota DPRD Siak Sabar Sinaga, Janhan Ali dan lainnya.

Kualitas air bersih dikeluhkan warga Siak

Sebelumnya, warga Siak mengeluhkan kualitas air yang keluar dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Siak yang berwarna coklat dan berbau.

Risky warga Siak menyampaikan kekecewaannya atas pengelolaan SPAM di Siak lantaran kualitasnya yang tidak layak untuk dipakai.

"Namanya penyediaan air minum, tapi usahkan diminum, untuk mandi aja tidak layak," tuturnya, Sabtu (12/4/2025).

Tak hanya itu, air tersebut juga mengeluarkan lumpur.

"Airnya berwarna coklat, habis itu airnya berlumpur dan bau. Bagaimana air begini bisa digunakan warga," ucap Risky.

Sementara itu, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan segera memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan hal tersebut.

"DPRD Siak akan segera memanggil dinas tersebut untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Banggar karna sudah terlalu lama kondisi air tidak layak dipandang mata warnanya coklat seperti air gambut yang tergenang di kebun sawit," ujarnya saat dikonfirmasi.

Disampaikan Indra, selama ini, DPRD Siak sudah mengalokasikan anggaran yang cukup dan sesuai dengan pengajuan perencanaan di satuan kerja (satker) tersebut.

Namun, menurutnya, hasilnya air yang mengalir ke warga Siak tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh satker bersangkutan.

"Teorinya luar biasa sekali, kita dorong dengan anggaran yang cukup sesuai dengan pengajuan perencanaan. Tapi hasilnya air yang tersalur ke masyarakat sangat tidak layak untuk digunakan warga," ungkap Indra.

Dia menilai, ketika pengajuan perencanaan juga sudah di-support dengan anggaran yang cukup hasilnya harus maksimal untuk masyarakat Siak.

"Saat didorong dengan angggaran yang cukup seharusnya output-nya harus maksimal untuk masyarakat. Jangan malah merugikan masyarakat," sebut Indra.