SuaraRiau.id - Defisit APBD Riau yang mencapai Rp1,76 triliun mendapat sorotan dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau.
Mahasiswa mendesak DPRD Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut defisit anggaran tahun anggaran 2024 tersebut.
Desakan ini disampaikan langsung Cipayung Plus dalam audiensi bersama Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, di Gedung DPRD pada Senin (28/7/2025) siang.
"Kami datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan. Rakyat berhak tahu siapa biang kerok defisit ini. Kalau tidak dibuka secara terang, maka publik akan terus dibohongi dengan dalih-dalih teknis," ujar Teguh Azmi, Ketua DPD GMNI Riau dikutip dari Antara.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Cipayung Plus yang terdiri dari organisasi-organisasi mahasiswa, menyerahkan surat resmi berisi tuntutan agar DPRD mengambil langkah konkret melalui pembentukan pansus.
Tujuannya, agar rakyat mengetahui secara jelas siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas membengkaknya defisit APBD Riau.
Menurut Teguh, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyambut baik aspirasi Cipayung Plus dan menyatakan akan menjadwalkan hearing resmi dalam waktu paling lama dua minggu ke depan. Pertemuan itu nantinya akan menjadi forum resmi untuk membahas usulan pembentukan pansus.
"Bang Kader bilang akan dijadwalkan secepatnya, maksimal dua minggu ke depan. Ini penting agar suara mahasiswa dan rakyat bisa masuk ke meja lembaga legislatif secara formal," ujar Teguh.
Lebih lanjut, Teguh juga mengungkap informasi penting yang disampaikan Kaderismanto, yakni bahwa secara aturan pembentukan pansus tidaklah sulit.
Baca Juga: Pemprov Riau Tak Sanggup Bayar Bonus Atlet PON, Apa Kata Anggota DPRD?
"Beliau menyebut, secara teknis syaratnya cukup didukung oleh dua fraksi, maka pansus sudah bisa dibentuk. Jadi seharusnya tidak ada alasan menunda-nunda lagi," katanya.
Cipayung Plus juga menyoroti dugaan adanya manipulasi dalam proyeksi pendapatan APBD 2024.
Mereka menuding angka pendapatan sengaja dibesarkan agar bisa digunakan untuk belanja dalam jumlah besar.
Namun akhirnya tidak mampu direalisasikan, sehingga menimbulkan utang dan mengguncang stabilitas fiskal daerah.
"Sekarang akibatnya banyak. Proyek tunda bayar, kontraktor tidak dibayar, roda ekonomi terganggu, pelayanan publik terhambat. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal moral dan tanggung jawab politik," tegas Teguh. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
750 Personel Gabungan Kawal Demo Cipayung Plus dan Mahasiswa Hukum Hari Ini
-
Cek Titiknya! Ini Lokasi 4 Aksi Demo di Jakarta Pusat yang Dijaga Ketat 687 Polisi
-
Defisit Fiskal Membengkak, Kebijakan Tarif Lepas WNI Jadi Jalan Pintas Miskin Kreativitas
-
Pengamat Ingatkan Efek Pelemahan Rupiah Bikin APBN Berdarah-darah
-
Ordal Kemenkeu Sebut APBN Hanya Kuat 2 Minggu, Purbaya Tertawa
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Cara Cek BSU Rp900 Ribu dan Mencairkan, Pekerja Wajib Tahu Syaratnya
-
Kilas Balik: PNM Persiapkan Program Mekaar Bunga 8 Persen
-
Kasatnarkoba dan 7 Anggota Polres Pelalawan Diperiksa Propam Polda Riau
-
Ungkap Dugaan Perdagangan Orang di Bangkinang, Polisi Temukan Paket Sabu
-
Istri Meninggal Saat Digeledah di Pelalawan, Pria Terkait Dugaan Narkoba Belum Ditahan