Harta Kekayaan Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru Disorot gegara Pemkot Beli Alphard

SuaraRiau.id - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tengah menjadi sorotan setelah kabar Pemkot membeli mobil dinas Toyota Alphard senilai Rp1,7 miliar.

Pengadaan kendaraan mewah tersebut di saat Pemkot Pekanbaru mengalami defisit anggaran. Agung Nugroho pun menuai perbincangan lantaran Alphard itu disinyalir merupakan mobil dinasnya.

Di sisi lain, Agung Nugroho bukan sosok yang kaleng-kaleng.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ketua Demokrat Riau ini ternyata memiliki kekayaan yang mencapai Rp17.345.000.000.

Dalam LHKPN tanggal penyampaian 31 Maret 2024 periodik 2023, kebanyakan harta kekayaan Agung berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp16,5 miliar lebih.

Tanah dan bangunan ini kebanyakan terdapat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini juga punya kendaraan bernilai Rp790 juta, di antaranya yakni satu unit mobil Toyota Alphard.

Salah satu properti termahal miliknya yakni sebidang tanah dengan luas 2.500 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan seluas 100 meter persegi dengan nilai mencapai Rp 4 miliar.

Ia melaporkan memiliki uang kas dan setara kas dengan jumlah Rp55 juta. Adapun total kekayaan Agung Nugroho mencapai Rp17,3 miliar.

Baca Juga: Bisa-bisanya Pemkot Pekanbaru Beli Alphard saat Defisit Anggaran, Pengamat: Perilaku Hedon!

Agung Nugroho merupakan anggota DPRD Riau dari dapil Kota Pekanbaru pada 2019 silam. Ia dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Riau pada 17 Desember 2020.

Pada Pemilu legislatif 2024 lalu, Agung kembali meraih suara terbanyak sekaligus menyegel satu kursi DPRD Riau untuk dirinya.

Agung Nugroho menggantikan Asri Auzar yang mundur karena mengikuti kontestasi Pilkada Rokan Hilir.

Nama Agung Nugroho disebut-sebut menjadi salah satu kandidat Wali Kota Pekanbaru pada pilkada 7 November 2024 mendatang.

Beli mobil mewah saat defisit anggaran

Kabar Pemkot Pekanbaru yang membeli mobil mewah Toyota Alphard sedang menjadi buah bubir di tengah masyarakat.

Pengadaan kendaraan dinas yang disinyalir untuk Wali Kota Pekanbaru tersebut menuai sorotan lantaran dibeli saat menghadapi defisit anggaran.

Pengamat Komunikasi Politik, Dr A Sukri menilai kebijakan pembelian Toyota Alphard senilai Rp1,75 miliar oleh Pemkot Pekanbaru jelas-jelas sudah melukai perasaan 1 juta lebih warga kota.

"Jika pemerintah punya kepekaan terhadap kepentingan publik, seharusnya kendaraan dinas ini tidak menjadi prioritas," ujar Sukri dikutip dari Riauonline.co.id, Senin (7/4/2025).

Dia menyampaikan jika masih banyak kepentingan publik seharusnya lebih dahulu dipikirkan. Apalagi kendaraan dinas dipilih tersebut adalah mobil mewah.

"Jadi di mana perasaan sensitif dan keberpihakan pemerintah pada masyarakat," ungkap Sukri.

Diketahui, Pemkot Pekanbaru telah membeli satu unit mobil Toyota Alphard pada 19 Maret 2025 lalu. Mobil berwarna hitam ini dibeli dari PT Agung Automall dengan anggaran Rp1.750.400.000 atau Rp1,75 miliar.

Lebih lanjut, dia mengatakan ketidakpekaan Pemkot Pekanbaru yang nyata-nyata sudah melukai perasaan masyarakat dilakukan di tengah defisit anggaran dan utang tunda bayar sekitar Rp347 miliar.

Malahan, Sukri menambahkan, Pemkot Pekanbaru justru mempertontonkan gaya hedonis berupa kesenangan dengan hidup bermewah-mewah.

Selain menyinggung Pemkot Pekanbaru yang hedon, Akademisi Universitas Islam Riau (UIR) ini juga menyinggung janji kampanye Agung Nugroho dan Markarius Anwar saat kampanye di pemilihan wali kota beberapa waktu lalu.

"Seharusnya, dengan posisi jabatan masih baru diemban, pemerintah tidak menunjukkan perilaku hedonisme, bermewah-mewahan dengan jabatan. Jangan salahkan masyarakat kecewa, karena tidak ada konsistensi janji kampanye dengan keadaan setelah mendapatkan jabatan," terang Sukri.

Saat ini, Kota Pekanbaru memiliki banyak persoalan yang harus segera diselesaikan dengan anggaran tidak sedikit.

Sebut saja, tuturnya, hingga akhir 2024, Pekanbaru memiliki 109 Km jalan rusak berat, 254 Km rusak ringan dari panjang keseluruhan capai 1.277 Km.

"Pengadaan mobil dinas itu, bukan berarti tidak boleh. Tetapi kita juga harus melihat kondisi mana yang lebih penting dulu. Persoalan mobil dinas, saya pikir Pemko sudah memiliki banyak kendaraan dinas yang dapat dipakai," tegasnya.