SF Hariyanto Sebut Defisit APBD Rp132 M, Bukan Triliunan yang Dipusingkan Gubri Wahid

SuaraRiau.id - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto akhirnya buka suara terkait nilai defisit anggaran yang menggemparkan publik.

SF Hariyanto mengungkapkan jika nilainya tidak seperti yang disampaikan Gubri Abdul Wahid sebelumya. Dalam paparannya, Wahid menyebut defisit APBD mencapai Rp2,2 triliun lebih.

SF Hariyanto menyampaikan jika informasi yang berkembang di masyarakat kurang tepat. Maka dari itu, perlu diluruskan agar tidak menjadi informasi yang tidak benar.

"Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin ke sini simpang siur informasinya makin meluas. Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 Triliun. Itu data dari mana? Itu sangat tidak benar datanya," terangnya, Jumat (21/5/2025) malam.

Hariyanto menjelaskan bahwa Pemprov Riau defisit hanya Rp132 miliar. Dia pun mengaku punya data terkait nilai defisit tersebut.

Dia menuturkan yang harus diketahui adalah angka defisit anggaran adalah kondisi anggaran yakni jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

SF Hariyanto mengatakan, target pendapatan senilai Rp11 triliun, namun realitanya realisasi pendapatan itu hanya Rp9,4 Triliun.

"Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya," sebutnya.

Sementara itu, faktor lainnya terdapat pada angka Participating Interest (PI) Blok Rokan di tahun 2024, dimasukkan Rp1,6 triliun yang terbagi 50 persen untuk Kabupaten/Kota dan 50 persen lagi untuk Provinsi atau mencapai Rp736 miliar.

Baca Juga: Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa

"Namun realisasinya hanya Rp200 miliar, sangat jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan Pertamina Hulu Rokan (PHR) ditargetkan untuk melakukan pencapaian produksi minyak 1 juta barel per hari, sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut," sebut SF Hariyanto.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu solusi terkait defisit anggaran yang terjadi di Pemprov Riau ialah dengan melakukan efisiensi, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.

"Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalanan dinas dan anggaran yang tidak efektif. Totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita,” sebut Hariyanto.

Mantan Sekda Riau ini menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pengangkatan CPNS akan dilakukan di Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober.

"Artinya, kita ada tambahan saving anggaran mencapai Rp419 miliar. Jika ditotalkan ada hampir Rp 800 miliar saving anggaran kita. Inikan artinya uang kita ada kok,” tegas SF.