SF Hariyanto Sebut Defisit APBD Rp132 M, Bukan Triliunan yang Dipusingkan Gubri Wahid

SuaraRiau.id - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto akhirnya buka suara terkait nilai defisit anggaran yang menggemparkan publik.

SF Hariyanto mengungkapkan jika nilainya tidak seperti yang disampaikan Gubri Abdul Wahid sebelumya. Dalam paparannya, Wahid menyebut defisit APBD mencapai Rp2,2 triliun lebih.

SF Hariyanto menyampaikan jika informasi yang berkembang di masyarakat kurang tepat. Maka dari itu, perlu diluruskan agar tidak menjadi informasi yang tidak benar.

"Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin ke sini simpang siur informasinya makin meluas. Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 Triliun. Itu data dari mana? Itu sangat tidak benar datanya," terangnya, Jumat (21/5/2025) malam.

Hariyanto menjelaskan bahwa Pemprov Riau defisit hanya Rp132 miliar. Dia pun mengaku punya data terkait nilai defisit tersebut.

Dia menuturkan yang harus diketahui adalah angka defisit anggaran adalah kondisi anggaran yakni jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

SF Hariyanto mengatakan, target pendapatan senilai Rp11 triliun, namun realitanya realisasi pendapatan itu hanya Rp9,4 Triliun.

"Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya," sebutnya.

Sementara itu, faktor lainnya terdapat pada angka Participating Interest (PI) Blok Rokan di tahun 2024, dimasukkan Rp1,6 triliun yang terbagi 50 persen untuk Kabupaten/Kota dan 50 persen lagi untuk Provinsi atau mencapai Rp736 miliar.

Baca Juga: Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa

"Namun realisasinya hanya Rp200 miliar, sangat jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan Pertamina Hulu Rokan (PHR) ditargetkan untuk melakukan pencapaian produksi minyak 1 juta barel per hari, sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut," sebut SF Hariyanto.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu solusi terkait defisit anggaran yang terjadi di Pemprov Riau ialah dengan melakukan efisiensi, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.

"Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalanan dinas dan anggaran yang tidak efektif. Totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita,” sebut Hariyanto.

Mantan Sekda Riau ini menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pengangkatan CPNS akan dilakukan di Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober.

"Artinya, kita ada tambahan saving anggaran mencapai Rp419 miliar. Jika ditotalkan ada hampir Rp 800 miliar saving anggaran kita. Inikan artinya uang kita ada kok,” tegas SF.

Sedangkan, kata mantan Pj Gubernur Riau itu, untuk solusi tunda bayar Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 kepada OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau.

"Tunda bayar Rp900 miliar lebih, itu sudah dibebankan kepada masing-masing OPD agar dilakukan pergeserannya, kembalikan ke situ (tunda bayar). Untuk solusi ini, sudah selesai dilakukan pergeserannya dan insya Allah clear dan tidak ada masalah lagi," jelas SF Hariyanto.

Kemudian, terkait permasalahan tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 Triliun. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke Kabupaten/Kota dengan nilai Rp550 miliar, dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke Kabupaten/Kota tahun 2025.

Terkait hal tersebut, tambah Wagubri, sudah dikoordinasikan dengan Gubri Abdul Wahid. Sebagai tindak lanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar," ujar Hariyanto.

Dia pun mengaku sudah minta TAPD memberikan data yang valid yang tidak sepotong-sepotong. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik.

Gubri Abdul Wahid pusing

Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid menjadi sorotan seiring dengan pengakuannya yang menyebut merasa pusing tujuh keliling karena defisit APBD 2025.

Abdul Wahid mengaku Riau mengalami defisit anggaran hampir tiga kali lipat dari prediksi.

Adapun defisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun tersebut ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Sehingga, jika ditotalkan, defisit APBD Riau 2025 mencapai Rp3,5 triliun lebih.

Dia mengungkapkan jika dari gubernur-gubernur sebelumnya, belum pernah ada tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih. Biasanya hanya Rp200 miliar, Rp250 miliar.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," kata Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026.

Politisi PKB ini menuturkan bahwa defisit anggaran di sektor tunda bayar ada lebih dari Rp2,2 triliun sementara kemampuan APBD Riau secara real hanya Rp8 triliun.

"Belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun, defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," terang Wahid.

Pernyataan Wahid pun menggemparkan karena kejadian ini merupakan sejarah kelam bagi Bumi Lancang Kuning.