SuaraRiau.id - Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus mengaku siap bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pekanbaru. Dia pun mengklaim sudah mendapatkan partai politik dan calon Wakil Wali Kota untuk menjadi pasangannya.
Intsiawati juga mengatakan partai politik pengusung dan koalisi sudah ada. Ia akan segera mengumumkan secara resmi jika sudah waktunya.
Bahkan, ia sudah memiliki lebih dari 10 kursi, persyaratan untuk maju ke panggung Pemilihan Wali Kota atau Pilwakot Pekanbaru 2024.
Lantas siapakah Intsiawati Ayus, sosok senator Riau jadi calon Wali Kota Pekanbaru?
Intsiawati Ayus SH MH merupakan anggota DPD RI asal Riau periode 2004-2009 dan 2009-2014 yang lahir di Teluk Belitung, Bengkalis pada 4 Mei 1968 silam.
Intsiawati adalah putri pertama dari Panglima Riau Merdeka, Datuk H Asman Yunus (3 Desember 1941-1 Oktober 2015) dan cucu dari Wali Kota Pekanbaru ke-4 Muhammad Yunus (menjabat 1 Juni 1956-14 Mei 1958).
Mengutip intsiawati.com, kakeknya memimpin sebuah organisasi kemasyarakatan Melayu terbesar di Riau bernama Rumpun Melayu Bersatu Laskar Hulu Balang Melayu Riau (RMB-LHMR) yang beranggotakan lebih dari 100 ribu orang.
Intsiawati dari garis ayah masih keturunan dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Sultan Siak ke-4) yang memerintah pada tahun 1766-1780 di Kesultanan Siak Sri Inderapura.
Baca Juga: Senator Intsiawati Ayus Siap Bertarung di Pilwakot Pekanbaru 2024
Intsiawati Ayus menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Pematang Peranap (1981), Indragiri Hulu. Lalu ia melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 5 (1984) dan SMA Negeri 1 (1987) Pekanbaru.
Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Riau (UIR) pada tahun 1992. Kemudian mengambil gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada tahun 2004. Saati ini Intsiawati sedang menjalani program doktoral bidang Hukum di Universitas Islam Bandung (UNISBA).
Sejak terpilih pada periode pertama Intsiawati merupakan salahsatu anggota yang aktif memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI.
Penguatan kelembagaan DPD dilakukan melalui penataan sistem kenegaraan baik melalui upaya Amendemen ke-5 UUD Tahun 1945 secara komprehensif maupun melalui upaya judicial review UU untuk kesetaraan hak dan kedudukan anggota parlemen juga kesetaraan dalam hak legislasi.
Hal ini membuat tercipta mekanisme checks balances dalam sistem bikameral yang ideal. Tak heran, Ketua DPD RI periode pertama Ginandjar Kartasasmita pernah menjulukinya sebagai ‘Srikandi DPD RI’.
Intsiawati memulai karier politik pertamanya dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota pada Pemilihan Calon Wali Kota di DPRD Pekanbaru dengan diusung oleh PPP pada tahun 2001 namun sayangnya gagal terpilih.
Berita Terkait
-
Disita Berton-ton, Begini Aksi Licik Pengoplos Beras SPHP di Pekanbaru
-
Mimpi Cak Imin: Demokrasi Tak Harus Rumit
-
BPK Mengakui Skema Pendanaan Pilkada Terlalu Ribet dan Kompleks
-
Cak Imin Ungkap Alasan di Balik Usulan Pilkada Dikembalikan ke DPRD
-
Di Hadapan Prabowo, Cak Imin Lempar Bola Panas: Kembalikan Pilkada ke DPRD
Terpopuler
- Siapa Pencipta Sound Horeg? Ini Sosok Edi Sound yang Dijuluki Thomas Alva Edisound dari Jawa Timur
- Jelang Ronde Keempat, Kluivert Justru Dikabarkan Gabung Olympique Lyon
- Akal Bulus Dibongkar KPK, Ridwan Kamil Catut Nama Pegawai Demi Samarkan Kepemilikan Kendaraan
- Bupati Sleman Akui Pahit, Sakit, Malu Usai Diskominfo Digeledah Kejati DIY Terkait Korupsi Internet
- Pemain Keturunan Purwokerto Tiba di Indonesia, Diproses Naturalisasi?
Pilihan
-
Daftar 5 Mobil Bekas yang Harganya Nggak Anjlok, Tetap Cuan Jika Dijual Lagi
-
Layak Jadi Striker Utama Persija Jakarta, Begini Respon Eksel Runtukahu
-
8 Rekomendasi HP Murah Anti Air dan Debu, Pilihan Terbaik Juli 2025
-
Fenomena Rojali dan Rohana Justru Sinyal Positif untuk Ekonomi Indonesia
-
5 Rekomendasi HP 5G Xiaomi di Bawah Rp 4 Juta, Harga Murah Spek Melimpah
Terkini
-
Free Fire Hadirkan Emote Pacu Jalur, Angkat Tradisi Riau ke Dunia Game
-
Terungkap Pelaku Kasus Beras Oplosan di Riau, Kapolda: Pemain Lama
-
Kabar Lahan SRL Disegel Pemerintah Terkait Karhutla, Apa Kata Ketua APHI Riau?
-
Diduga Terlibat Karhutla Riau: 4 Perusahaan Kena Segel, Satu Pabrik Sawit Ditutup
-
Pertanian Jadi Andalan, BRI Salurkan KUR Rp83,38 Triliun ke Sektor Produktif