SuaraRiau.id - Gelombang kritik Uang Kuliah Tunggal (UKT) nampaknya masih bergulir di kampus Universitas Riau (Unri) hingga saat ini. Terbukti, ratusan mahasiswa Unri menggelar unjuk rasa depan Rektorat, Selasa (14/5/2024).
Koordinator Aksi Mahasiswa FISIP, Hanz Stevanus Nainggolan mengungkapkan jika aksi yang dilakukan mahasiswa dari 20 program studi memprotes besaran UKT.
Menurutnya, kebijakan pelebaran kelompok UKT telah menekan mahasiswa dalam menuntut ilmu dan pendidikan.
"Maka dari itu, kami meminta agar Rektor mencabut pelebaran UKT dan tingginya Iuran Pembangunan Institusi (IPI) atau uang pangkal. Kami juga meminta agar rektor tidak semena-mena dan melakukan audiensi terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan uang kuliah," ucap Hanz dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (14/5/2024).
Dia menyebut, pengelompokkan UKT juga sangat tidak sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa. Sehingga, beberapa mahasiswa terpaksa berpikir ulang untuk melanjutkan kuliahnya.
"Inikan paling besar dampaknya bagi mahasiswa baru. Sudah ada puluhan dari mereka yang mengaku keberatan dengan UKT," jelas Hanz.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan orangtua hanya Rp5 juta namun dibebankan dengan kelompok 6 dan 10. Hal tersebut akan sulit karena juga harus memenuhi kebutuhan lain, di luar membayar UKT.
"Ada yang pendapatan orangtuanya cuma Rp5 juta, tetapi dibebankan UKT kelompok 6 dan 10. Padahal mereka juga harus memenuhi kebutuhan lainnya, selain membayar UKT," tegas Hanz.
Sementara itu, ia menuturkan sejumlah mahasiswa Unri juga sudah mencoba melakukan revisi pengelompokan UKT. Namun, dikarenakan sistem revisi UKT menggunakan sistem online, hasil revisi tetap tidak fair.
"Sekarang sistemnya online, baru kita kirim syarat revisi untuk pengelompokan UKT di malam hari, besok sudah keluar dan hasilnya ditolak. Inikan tidak fair," terang Hanz.
Berita Terkait
-
Sukses Tanpa Gelar: Bahaya Romantisasi Kemiskinan di Balik Mahalnya UKT
-
Di Balik Polemik UKT dan Roh Pendidikan Tinggi: Saatnya Kampus Elite Berbagi dengan Kampus Daerah
-
Pendidikan Tinggi Sedang Sekarat, Kenapa Negara Malah Sibuk Urus Makan Gratis?
-
Ketika PTN Berubah: Dari Subsidi Negara ke Kemandirian Kampus
-
Biaya Kuliah Meroket, Mahasiswa Minta Dana Pendidikan Tak Dipakai untuk MBG
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Bencana Alam Tak Bisa Dihitung dengan Kalkulator
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
Terkini
-
Lokasi Pasar Murah di Lima Titik Wilayah Kampar dan Pekanbaru
-
Bupati Afni Zulkifli Resmi Menjadi Ketua Partai Nasdem Siak
-
Kebakaran Landa Kebun Kelapa di Indragiri Hilir, Diduga Akibat Gambut Mengering
-
Kualitas Udara Pekanbaru Masih Buruk, Siswa Pulang Lebih Awal
-
Eks Kanitreskrim Polsek Rupat Utara Disidang Etik Terkait Penganiayaan Warga