SuaraRiau.id - Penggunaan knalpot brong di Riau dilarang selama kampanye akbar yang berlangsung mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024.
Larangan tegas Polda Riau ini telah disepakati oleh semua pihak terkait dalam deklarasi tertib berlalu lintas untuk mewujudkan Pemilu damai dan berkeselamatan.
"Kami mengambil langkah ini karena penggunaan knalpot brong selain membuat bising juga dapat menyebabkan polusi udara akibat emisi karbon yang melebihi batas toleran," ujar Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, Senin (22/01/2024).
Pihak yang terlibat dalam kegiatan deklarasi tertib berlalu lintas mencakup TNI, KPU, Bawaslu, partai politik, pendukung atau simpatisan, organisasi sayap partai politik (underbow).
Selain itu ada organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, tokoh adat, dan unsur masyarakat lainnya.
Larangan ini bukan hanya untuk menjaga ketertiban lalu lintas tetapi juga untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.
Ditlantas Polda Riau bersama Satlantas Polres jajaran akan mengintensifkan kegiatan penindakan di lapangan dengan patroli mobile dan razia terhadap pengguna knalpot brong. Pelanggaran tersebut akan dikenakan denda maksimal Rp250 ribu berdasarkan Pasal 285 jo ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3).
Taufiq juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Riau yang tertib berkeselamatan dalam berkendara. Selain larangan penggunaan knalpot brong, peserta kampanye juga diingatkan untuk berperilaku tertib dan tidak arogan saat berkonvoi, menggunakan helm SNI, tidak berboncengan lebih dari satu orang, dan dilarang menggunakan mobil angkutan barang atau kendaraan bak terbuka sebagai sarana kampanye.
Pentingnya keselamatan juga tercermin dalam larangan melibatkan anak-anak di bawah umur dalam pelaksanaan kampanye dan konvoi di jalan. Semua aturan ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan kampanye yang aman, tertib, dan mendukung pemilu yang damai di Riau.
Berita Terkait
-
Heboh! Di Sini Calon Politisi Perempuan Diminta Layanan Seks demi Tiket Pemilu
-
Soal Revisi UU Pemilu, Puan: Fokus Urusan Rakyat Terlebih Dahulu Sebelum Bicara Politik 2029
-
Jimly Asshiddiqie Usul 16 UU Kepemiluan Disatukan Lewat Omnibus Law
-
Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Hadirkan Mahfud MD hingga Refly Harun ke Senayan
-
Polda Riau Ungkap Jaringan Pemburu Gajah Sumatra, DPR: Jangan Beri Ruang Pelaku Kejahatan Lingkungan
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Ribuan Paket Sembako Didistribusikan BRI bagi Warga Desa Angseri dan Desa Sarimekar di Bali
-
Pria di Pekanbaru Ditemukan Tewas Bersimbah Darah Dianiaya Senjata Tajam
-
Pemerintah Hadir bagi Masyarakat, BRI Berangkatkan 12.352 Pemudik dengan 238 Bus
-
Muhammadiyah Pekanbaru Gelar Salat Id pada 20 Maret, Ini Daftar Lokasinya
-
Puluhan Dokter Spesialis di RSUD Siak Ancam Mogok Kerja, Kenapa?