Pemprov Tak Beri Bantuan Hukum 4 Oknum DLHK Riau Kepergok Peras Warga

SuaraRiau.id - Sekda Riau SF Hariyanto mengatakan pihaknya tidak memberikan bantuan hukum untuk 4 oknum ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Riau.

Diketahui, keempat oknum DLHK Riau tersebut sebelumnya diduga melakukan pemerasan dan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polres Pelalawan.

"Saat ini 4 oknum ASN DLHK Riau tersebut telah diamankan pihak Polres Pelalawan. Pemerintah Provinsi Riau tidak memberi bantuan hukum terhadap mereka terkait kasus dugaan pemerasan terkait lahan di kawasan Hutan Produksi Kabupaten Pelalawan," kata SF Hariyanto dikutip dari Antara, Rabu (20/7/2022).

Dia mengatakan, pemberian bantuan hukum Pemprov Riau boleh dilakukan terhadap pegawai yang tidak tersandung kasus tindak pidana. Akan tetapi dugaan kasus pemerasan di DLHK itu jelas korupsi dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Sekda Riau juga menegaskan kasus tersebut harus menjadi perhatian pegawai untuk bekerja lebih hati-hati.

"Peristiwa ini harus menjadi perhatian seluruh pegawai, hati-hati dalam bekerja, dan jaga integritas," katanya.

Berdasarkan data sebelumnya, empat pegawai DLHK Riau terjaring OTT Satreskrim Polres Pelalawan, usai menangkap alat berat yang bekerja di kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Setelah ditangkap, keempat pelaku minta uang Rp30 juta. Setelah negosiasi, korban dan pelaku sepakat dengan "uang damai" Rp15 juta yang dibayar bertahap.

Dalam proses transaksi, polisi melakukan operasi tangkap tangan. Uang tunai Rp6,8 juta turut diamankan saat OTT.

Kapolres Pelalawan AKBP Guntur menyebutkan, ada empat orang PNS diamankan dan dibawa ke mapolres untuk diperiksa. Mereka terjaring OTT pada Senin (18/7/2022) malam.