Polemik LAM Riau, Ketua DPH Syahril Sentil Eks Wakil Gubernur Riau Wan Abubakar

Kemudian, Syahril menyayangkan perilaku Wan sebagai Dewan Kehormatan Adat (DKA) tak pernah berdiskusi dengan pihaknya melainkan selalu sebelah pihak terus.

"Coba ajak saya dan hadapkan kami kepada Gubernur. Apa DKA pernah memanggil saya, mereka datang ke LAM Riau saja tak pernah tapi hari ini ngaku anggota DKA. Dia tak tahu bagaimana sakitnya saya memimpin LAM Riau," tuturnya.

Sebab itu, Syahril tak segan-segan untuk berhadapan dengan Wan Abubakar mengingat, menurutnya, Wan selalu menudingnya dengan segala cara.

"Kami siap berhadapan dengan beliau, mau di pengadilan pun boleh. Dia selalu menuduh saya tak beretika, tak sopan, tak menghormati orang tua. Saya menghormati orang tua, tapi orang tua yang bagaimana yang perlu dihormati. Kalau dia bersikap sebagai orangtua. Panggil saya baik-baik. Sekecil apapun saya, ya saya ketua umum DPH LAM Riau," tegas Syahril.

Sebaiknya, menurut Syahril, LAM Riau tak bisa diserang terus dengan opini yang tak baik. Karena selain merusak marwah Melayu, ia menegaskan akan membuat gaduh.

"Sekarang yang bikin gaduh itu yang punya kekuasaan. Dana LAM Riau tak dicairkan, dikata-katain diberikan dana hibah. Dana itu kan uang rakyat. Masyarakat adat ini lebih dulu ada daripada Negara Indonesia ini, makanya jangan dimain-mainkan seperti itu," katanya.

"Untuk catatan, yang dipilih dalam Mubes itu Syahril Abubakar bukan Wan Abubakar. Mandat ini akan saya jalankan dan akan serahkan sesuai dengan waktunya," tambahnya.

Ia menegaskan jika dirinya mengungkapkan hal sebenarnya di balik persoalan ini akan ada pihak yang malu.

"Baru tuan-tuan malu. Betulkah ini murni kejadian adat, apa tak ada kejadian-kejadian lain. Nanti kalau kita ceritakan yang sebenarnya tuan-tuan baru kalang kabut. Kalau dibuka topengnya baru malu sampai anak cucu," tegas Syahril.

Tak berhenti di situ, ia menjelaskan bagi pihak-pihak yang menggelar Mubeslub, mereka menandatangani undangan dengan stempel LAM Riau. Hal itu, menurutnya bisa jadi masalah hukum.