SuaraRiau.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang ditargetkan dilakukan pada semester I-2024 dalam draft RUU IKN, dinilai terlalu dini.
Hal tersebut disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) IKN sekaligus anggota DPR RI, Hamid Noor Yasin.
"Belum lagi status pandemi yang belum usai setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 oleh Presiden Jokowi maka kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN,” ujar Hamid dikutip dari Antara, Kamis (13/1/2022).
Ia mengungkapkan bahwa status pandemi belum usai sehingga kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 90 triliun melalui APBN.
Menurutnya, dibutuhkan waktu setidaknya empat tahun sejak 2019 untuk membangun berbagai fasilitas dasar IKN seperti sumber daya air, jalan, jembatan dan permukiman yang layak sedangkan hingga 2022 belum ada legalitas untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
"Pembangunan fasilitas sangat dibutuhkan agar IKN memenuhi persyaratan layak huni," ujarnya.
Secara umum terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni seperti tersedianya kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya.
Kemudian tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman dan fasilitas kesehatan serta aspek keamanan dan keselamatan sekaligus adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Oleh sebab itu, ia mengatakan mengingat semakin sedikitnya waktu pembangunan yang hanya tersisa dua tahun dan kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan maka terlalu buru-buru untuk mengejar jadwal pemindahan awal 2024.
"Belum lagi kondisi di lapangan saat ini masih sering terjadi bencana banjir belum juga dapat diatasi oleh pemerintah," ungkap dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Tolak Hukuman Mati untuk Herry Wirawan, Komnas HAM Dicecar Habis-Habisan oleh DPR
-
Pemkot Samarinda Siapkan Tiga Proyek Pendukung IKN, Apa-apa Aja?
-
Anggota Pansus RUU IKN Ini, Minta Daerah Penyangga Harus Diperhatikan, Kenapa?
-
Telak! Anggota DPR Sentil Kepala BRIN: Jangan Berpolemik Seperti Doddy Sudrajat, Bapaknya Vanessa Angel
-
Minta Pemilu 2024 Diundur, Anggota DPR RI Sebut Menteri Bahlil Lahadalia Tak Paham Konstitusi dan Menggiring Opini
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai