Musda Berujung Bakar Atribut Partai, Kubu Asri Auzar Mundur dari Demokrat

SuaraRiau.id - Partai Demokrat Riau menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-V di SKA Co-Ex Pekanbaru pada Selasa (30/11/2021).

Pada Musda itu, Agung Nugroho terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Riau. Namun ada sejumlah kader lain yang kecewa terhadap pelaksanaan Musda itu.

Kekecewaan kader Demokrat Riau ini dilampiaskan dengan membakar baju dan atribut partai di kantor DPD Partai Demokrat Jalan Arifin Achmad Pekanbaru.

"AHY tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua Umum Partai Demokrat, dengan ini saya keluar dan mengundurkan diri, saya bakar baju ini yang sempat saya banggakan," ucap seorang kader, Kamaruzzaman dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (30/11/2021).

Melihat Kamaruzzaman membakar baju biru Partai Demokrat tersebut, kader lainnya mengikuti dan menumpukan kaos ke api unggun yang telah disiapkan.

Pembakaran atribut partai Demokrat itu tak lepas dari kekecewaan mereka dari pihak pengurus menggelar Musda V Partai Demokrat yang tidak sesuai dengan AD-ART.

Tak hanya itu, sejumlah kader juga membakar kartu keanggotaan partai Demokrat.

Ketua DPD Partai Demokrat Riau yang sebelumnya, Asri Auzar juga mengungkapkan rasa kecewanya dengan Musda tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan Musda V Partai Demokrat ini tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Pelaksanaan Musda V ini sama saja dengan pengambilalihan secara paksa jabatan saya sebagai ketua DPD Partai Demokrat," ucap Asri.

Selain itu Asri Auzar juga menyatakan secara terbuka kalau dirinya keluar dari Partai bergambar mercy tersebut.

"Dulu saya bangga menjadi kader Partai Demokrat, namun saat ini saya juga bangga menyatakan keluar dari Partai Demokrat," tegasnya.

Asri Auzar juga mengatakan pelaksanaan Musda V Partai Demokrat merupakan musda ecek-ecek karena tidak jelas dan tidak sesuai Adart.

"Ini sama saja dengan musda ecek-ecek, saya tidak tau ini musda apa, apakah Musdalub atau bagaimana, yang jelas ini pengambilan paksa jabatan," terang dia.