Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Jum'at, 26 November 2021 | 19:40 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman . [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]

Alasannya tak lain karena KKB kerap melancarkan berbagai aksi brutal terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri. Bahkan belakangan KKB juga membunuh tenaga kesehatan.

“Pendekatan memukul diganti jadi pendekatan merangkul, tapi tentu saja kita teringat di bulan April yang lalu pemerintah telah memasukan KKB sebagai organisasi terorisme, meskipun dikritik oleh banyak pihak, termasuk Komnas HAM,” kata Nasir, Jumat (26/11/2021).

“Tentu pemerintah juga punya argumen kuat, tentu karena KKB Papua membunuh warga sipil, membunuh tenaga kesehatan, membunuh aparat TNI Polri, merusak fasilitas umum,” imbuh dia.

Lantas Nasir pun mempertanyakan maksud dan tujuan dari Jenderal Dudung yang justru mengajak agar aparat TNI merangkul pihak KKB Papua.

Tentunya sikap Jenderal Dudung ini berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang menyatakan status KKB sebagai terorisme.

Oleh sebabnya Nasir menilai, ujaran yang diucapkan mantan Pangdam Jaya itu seakan membuat pemerintah menelan ludahnya sendiri.

“Pertanyaan saya, apakah pernyataan dari Kasad Jenderal Dudung Abdurachman itu sebagai sikap resmi pemerintah? Lalu bagaimana dengan sikap resmi pemerintah di bulan April yang lalu terkait penetapan KKB sebagai organisasi terorisme. Kalau begini kan kesannya pemerintah seakan menelan ludah sendiri,” ujar Nasir.

Nasir pun menyarankan agar pendapat Jenderal Dudung dan sikap pemerintah bisa seirama agar tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan publik.

“Dan ini apakah kemudian dengan pernyataan Jenderal Dudung ini, pemerintah telah mengeluarkan KKB itu sebagai organisasi terorisme? Kan harus jelas juga, jadi jangan abu-abu, pemerintah tentu harus punya sikap jelas. Di satu sisi, menyebut KKB sebagai organisasi terorisme, lalu sekarang begini (Jenderal Dudung merangkul KKB),” ucap Nasir.

Load More