Pakar Angkat Bicara Terkait Maraknya Pencurian CPO di Dumai

SuaraRiau.id - Pencurian minyak sawit mentah (CPO) marak terjadi di Dumai dan beberapa wilayah lainnya di Riau. Hal ini tentunya merugikan daerah.

Pakar Ekonomi Universitas Riau Dr Hendro Ekwarso MSi meminta pemimpin daerah seperti Gubernur Riau Syamsuar, Kapolda, Komandan Lanal Dumai, Danrem dan pimpinan Bea Cukai harus campur tangan untuk menghentikan praktik mafia pencurian CPO terutama di Dumai.

"Praktik pencurian CPO di Riau sudah cukup lama, bahkan makin marak saat pandemi Covid-19 melanda Riau. Sedangkan dampak dari praktik mafia pencurian CPO ini cukup besar. Selain kerugian penerimaan pajak juga citra Indonesia pada perdagangan internasional menjadi buruk karena kualitas CPO tercemar," kata Hendro dikutip dari Antara di Pekanbaru.

Hendro mencontohkan masih maraknya praktik mafia pencurian CPO di Kota Dumai. Pertama berawal dari kasus simbiosis mutualisme lantaran ada pihak yang saling terkait dan membutuhkan satu sama lain.

Tidak mungkin kasus pencurian CPO ini akan berdiri sendiri atau hanya sampai ke tangan sopir saja.

Hendro menuturkan jika tidak ada penampung CPO ilegal, lalu sopir mau jual kemana CPO itu? Katakan ada penadah dan jika aparat mau bekerja serius maka penadah bisa ditangkap cukup banyak sekaligus menutup peluang terjadinya pencurian komoditas non migas itu.

"Peluang pencurian CPO cukup besar mulai dari CPO berangkat dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menuju titik kumpul Dumai cukup besar, sebab jarak antarpabrik dengan Pelabuhan Dumai cukup jauh dan waktunya cukup lama. Karena ada ruang, ada jarak, ada kesempatan kemudian ditambah ada dukungan dari pihak lain di luar sopir," katanya.

Ironisnya aparat penegak hukum masih belum serius bekerja. Dan ketika pers ingin mengonfirmasi kasus pencurian CPO ilegal itu, justru terkesan tertutup, ini keliru. Apakah mereka takut salah bicara?

Seperti saat Antara mengonfirmasi ke Kapolres Dumai dan Danlanal Dumai, terkait apa tindakan mereka ke depan terhadap mafia praktik pencurian CPO itu, justru mereka belum bersedia.

Sebab, dua institusi ini sangat berperan penting apalagi kegiatan mafia pencurian CPO saat lewat menuju tempat pembongkaran di sekitar Sungai Dumai dan di sekitar pantai tidak jauh dari Pos Penjagaan. Mereka bahkan harus melewatinya seperti di sungai tersebut.

Hendro menyebut semestinya, pencurian itu tidak terjadi karena sudah dilakukan pengamanan seperti pemberian segel pada kran mobil truk tangki CPO berikut dilengkapi dengan langkah-langkah pengamanan kedua dari pabrik menuju titik kumpul di Dumai.

"Praktik mafia pencurian CPO adalah persoalan cukup serius dan berdampak ganda telah merugikan Indonesia. Contoh dulu kasus CPO dicampur solar, lalu ekspor Riau 'direject' di Eropa dan dibalikkan lagi ke Indonesia. Yang rugi pengusaha sawit juga, penerimaan negara tidak ada, pada akhirnya fatal bagi rakyat dan petani sawit.

"Jika pasar menolak produksi CPO dari Riau maka akan terjadi kemiskinan massal terhadap 2 juta petani sawit Riau, sehingga perlu ketegasan pimpinan institusi penegak hukum menindak masing-masing anggotanya yang terlibat itu," katanya.

Hendro pun menekankan bahwa semua pihak mulai dari Pemkot Dumai, Lanal dan Polres Dumai, harus berangkat dari sportifitas, kejujuran, dan objektivitas, jika serius ingin memberantas pratik mafia pencurian CPO ini.

"Harus ada betul-betul kemauan kuat, bukan hanya pemerintah daerah saja juga termasuk TNI AL (unsur pusat), Polri (unsur pusat), Bea Cukai (unsur pusat). Artinya Forkompida Kota Dumai mempunyai hubungan vertikal, sedangkan Wali Kota Dumai memiliki keterbatasan," katanya.