SuaraRiau.id - Presiden Joko Widodo disebut beberapa kali melanggar protokol kesehatan (prokes) dengan membuat kerumunan.
Baru-baru ini, kunjungan Presiden Jokowi ke Cirebon, Jawa Barat pada 31 Agustus 2021 memicu kerumunan warga.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyindir bahwa Jokowi telah melanggar prokes berkali-kali.
Refly Harun menilai bahwa lagi Presiden Jokowi lagi-lagi membuat kerumunan atau menjadi awal mula terciptanya kerumunan.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam video berjudul “‘Jokowi Kembali Buat Kerumunan! Kini Di Cirebon!” yang tayang di kanal Youtube miliknya pada Selasa, 31 Agustus 2021.
Refly menyentil bahwa kerumunan itu seolah tak jadi masalah dan tak dianggap pelanggaran karena dilakukan oleh seorang Presiden.
“Tapi, ya namanya Presiden, tidak diapa-apakan ya,” kata Refly Harun dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Jumat (3/9/2021).
Ia lantas membandingkan kerumunan yang ditimbulkan Jokowi dengan kerumunan yang ditimbulkan oleh Rizieq Shihab.
“Padahal kita tahu ya, bahwa di sisi lain Habib Rizieq justru dipenjarakan, dipidanakan, dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum. Bahkan jaksa mengatakan itu adalah kejahatan,” ungkapnya.
Menurut Refly Harun, apa yang dilakukan oleh mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu tidak melanggar hukum.
Tapi, lanjutnya, kasus kerumunan Rizieq malah berlanjut ke pengadilan dan diberikan hukuman.
Refly Harun membandingkan hal itu dengan Jokowi yang menurutnya telah melakukan pelanggaran prokes berkali-kali.
Ia menyebutkan beberapa kerumunan yang diciptakan oleh Jokowi di beberapa tempat, mulai dari Grogol, NTT, dan Kalimantan Selatan.
“Luar biasa pelanggaran protokol kesehatan yang berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi,” bebernya.
Refly Harun menilai, kerumunan yang diciptakan Jokowi lebih berat derajat kerumunannya daripada kerumunan yang diciptakan Rizieq.
Tag
Berita Terkait
-
Heboh Identitas Jokowi Muncul di PeduliLindungi, Disebut-sebut Sudah Divaksin Tahap Ketiga
-
Dalih Pandemi Covid-19, Relawan Jokowi Usul Jabatan Presiden Ditambah 2 atau 3 Tahun
-
Bendungan Tiga Dihaji Jaga Eksistensi Lumbung Pangan Sumsel
-
Jokowi Hadiri Deklarasi Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024, Ini Faktanya
-
Presiden Jokowi Diminta Transparan Ungkap Isi Pertemuan dengan Petinggi Parpol
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Membuka Jalan untuk Difabel, PNM Hadirkan Pelatihan Vokasi Menuju Kemandirian
-
Minyak Sawit dan Kopi Indonesia Jadi Komoditi Paling Diminati di Chongqing
-
Cerita Robot-robot Tahan Ledakan Bikinan Anak Muda dari Chongqing
-
Makin Kuat Bersama Danantara, PNM Perluas Harapan bagi 23,1 Juta Pengusaha Ultramikro
-
Changan Automobile: Industri Mobil Pintar Bertenaga Energi Terbarukan