SuaraRiau.id - Presiden Joko Widodo disebut beberapa kali melanggar protokol kesehatan (prokes) dengan membuat kerumunan.
Baru-baru ini, kunjungan Presiden Jokowi ke Cirebon, Jawa Barat pada 31 Agustus 2021 memicu kerumunan warga.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyindir bahwa Jokowi telah melanggar prokes berkali-kali.
Refly Harun menilai bahwa lagi Presiden Jokowi lagi-lagi membuat kerumunan atau menjadi awal mula terciptanya kerumunan.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam video berjudul “‘Jokowi Kembali Buat Kerumunan! Kini Di Cirebon!” yang tayang di kanal Youtube miliknya pada Selasa, 31 Agustus 2021.
Refly menyentil bahwa kerumunan itu seolah tak jadi masalah dan tak dianggap pelanggaran karena dilakukan oleh seorang Presiden.
“Tapi, ya namanya Presiden, tidak diapa-apakan ya,” kata Refly Harun dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Jumat (3/9/2021).
Ia lantas membandingkan kerumunan yang ditimbulkan Jokowi dengan kerumunan yang ditimbulkan oleh Rizieq Shihab.
“Padahal kita tahu ya, bahwa di sisi lain Habib Rizieq justru dipenjarakan, dipidanakan, dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum. Bahkan jaksa mengatakan itu adalah kejahatan,” ungkapnya.
Menurut Refly Harun, apa yang dilakukan oleh mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu tidak melanggar hukum.
Tapi, lanjutnya, kasus kerumunan Rizieq malah berlanjut ke pengadilan dan diberikan hukuman.
Refly Harun membandingkan hal itu dengan Jokowi yang menurutnya telah melakukan pelanggaran prokes berkali-kali.
Ia menyebutkan beberapa kerumunan yang diciptakan oleh Jokowi di beberapa tempat, mulai dari Grogol, NTT, dan Kalimantan Selatan.
“Luar biasa pelanggaran protokol kesehatan yang berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi,” bebernya.
Refly Harun menilai, kerumunan yang diciptakan Jokowi lebih berat derajat kerumunannya daripada kerumunan yang diciptakan Rizieq.
Tag
Berita Terkait
-
Heboh Identitas Jokowi Muncul di PeduliLindungi, Disebut-sebut Sudah Divaksin Tahap Ketiga
-
Dalih Pandemi Covid-19, Relawan Jokowi Usul Jabatan Presiden Ditambah 2 atau 3 Tahun
-
Bendungan Tiga Dihaji Jaga Eksistensi Lumbung Pangan Sumsel
-
Jokowi Hadiri Deklarasi Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024, Ini Faktanya
-
Presiden Jokowi Diminta Transparan Ungkap Isi Pertemuan dengan Petinggi Parpol
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Ancaman Kena Suspend, Mitra hingga SPPG Harus Memiliki SLHS
-
Ketika Ibu Rumah Tangga hingga Penjual Tempe Merasakan Manfaat MBG
-
Program MBG Mendukung Perkembangan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan
-
BRI Gelar RUPSLB, Berikut Wajah Baru di Jajaran Direksi & Komisaris
-
BRI Bagi Dividen Interim 2025, Cek Jadwal dan Besarannya di Sini