Gaji ASN Belum Dibayar Jadi PR Pj Wali Kota Dumai Jonli

SuaraRiau.id - Pemerintah Kota Dumai, Riau, dihadapkan beberapa masalah. Masalah pertama adalah belum dibayarnya gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Dumai. 

Masalah kedua adalah belum dibayarnya tagihan listrik di beberapa kantor Pemkot Dumai. Kabar belum dibayarnya gaji ASN Pemkot Dumai dan belum dibayarnya tagihan listrik ini sudah diketahui Penjabat (Pj) Wali Kota Dumai, Jonli. Jonli sendiri baru dilantik menjadi PJ Wali Kota Dumai pada Sabtu (30/1/2021). 

Pelantikan Pj Walikota Dumai Jonli berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi. Jonli dilantik langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, pada Sabtu, 30 Januari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB. 

Jonli menuturkan, ia sudah ada menerima laporan tentang gaji ASN di Kota Dumai yang belum dibayarkan. 

"Hari ini, kita masih mendapatkan laporan ASN di Kota Dumai belum gajian, itu perintah Gubernur dan Wakil Gubernur kepada saya, untuk saya menyelesaikan," kata Jonli, Sabtu, 30 Januari 2021, usai dilantik di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi dilansir Riau Online---jaringan Suara.com. 

Ia pun akan segera bekerja untuk membenahi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. 

"Mudah-mudahan, Insya Allah, Senin langsung bekerja, itulah agenda pertama saya. Saya ingin melihat apa sebabnya kok belum gajian, target saya harus selesai secepatnya," tegas Kadisnakertrans Riau ini.

Pihaknya meminta agar PLN tidak memutus listrik yang ada di kantor-kantor dinas yang ada di Kota Dumai. 

"Ada juga laporan, kantor-kantor dinas mau dimatikan listrik PLN nya, dari sini saya meminta dengan hormat kerjasama yang baik, dari PLN Dumai, dan Kanwil Riau, PLN nya untuk jangan diputus dulu," ujarnya. 

Baca Juga: Terbaru, KPK Periksa Pejabat Kemenkes Terkait Kasus Suap Zulkifli AS

Ia pun berharap agar pihak PLN dapat bersabar agar permasalahan listrik di kantor dinas dapat segera teratasi. 

"Karena bukan kesalahan dari pada petugas atau penjabat yang di Dumai, tapi mungkin menunggu adanya Pj untuk menyelesaikan permasalahan ini," harapnya. 

Menurut Jonli, kantor pemerintah ini sebagai pelayan masyarakat. Jika, nantinya diputus tentu akan mengganggu pelayanan untuk masyarakat. 

"Kita tahu memang itu pembayaran, tapi mohon kepada Pimpinan PLN, kantor pemerintah ini pelayan masyarakat, seandainya ini diputus listriknya, tentu ada kendala kita untuk melayani masyarakat," pungkasnya.