Jelang Pilgub Sumbar, Elektabilitas PKS Naik Signifikan

SuaraRiau.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh Warga Sumatera Barat (Sumbar).

Kesimpulan itu dikemukakan berdasarkan hasil survei yang digelar Voxpol Center Research and Consulting terkait elektabilitas PKS jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar.

"PKS kini memimpin dengan persentase perolehan 20,3 persen, diikuti Gerindra pada peringkat kedua dengan perolehan 13,8 persen dan Demokrat 12,4 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Sarwi melalui siaran pers yang diterima di Padang, Senin (30/11/2020).

Sedangkan, elektabilitas Partai Golkar 5,8 persen , PAN 5,0 persen, NasDem 4,8 persen, PKB 3,1 persen, PDIP 2,0 persen, lainnya 2,9 persen, tidak memilih 0,3 persen, rahasia 13,6 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 16,0 persen.

Baca Juga: Pilkada Serentak di Sumbar, Epyardi Asda Calon Terkaya Dengan Harta Rp 73 M

Pangi menjelaskan survei digelar pada 2-12 November 2020 menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sebesar lebih kurang 3,47 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populasi survei ini adalah warga Sumbar yang berdomisili di 19 kota/kabupaten di Sumbar dan telah mempunyai hak pilih, yaitu berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika dilakukan survei.

Jumlah responden survei sebanyak 800 orang diambil secara proporsional berimbang laki-laki dan perempuan.

Setiap responden yang terpilih dilakukan wawancara dengan metode tatap muka oleh surveyor profesional dan dilakukan quality control sebanyak 20 persen dari total jumlah sampel secara acak, dengan cara mendatangi kembali responden terpilih dan mengonfirmasi ulang responden terpilih.

Pangi menilai, dugaan pergeseran suara pemilih partai punya korelasi linear dengan perkembangan isu-isu peta politik nasional.

Baca Juga: Polri Selidiki Dugaan Pelanggaran Jadwal Kampanye Paslon Pilgub Sumbar

Khususnya, partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah yang belakangan ini cenderung kebijakannya tidak populis berujung pada sentimen negatif, yang berdampak langsung menurunkan citra serta elektabilitas partai di daerah tersebut.