SuaraRiau.id - Sejumlah petani kelapa sawit asal Provinsi Riau menggelar aksi di Jakarta. Para petani Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak itu berunjuk rasa di dekat Istana Kepresidenan atau tepatnya di depan pintu Monas, Jakarta Pusat pada Senin (23/11/2020).
Petani kelapa sawit itu menuntut keadilan karena kebunnya di kampung dirampas perusahaan setempat. Hal ini terkait intervensi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Koordinator Lapangan aksi, Ridwan Pakpahan, mengatakan pihaknya sudah tidak tahan dengan perusahaan itu yang dianggap mencaplok dan merusak kebun kelapa sawit mereka.
Ridwan menyebut aksinya itu mewakili lebih dari 600 petani lain yang sudah berkebun kelapa sawit di desa itu sejak tahun 1990. Namun yang datang ke Jakarta merupakan perwakilan yang berjumlah enam orang.
Mereka melakukan aksi sambil memakai masker dan membentangkan spanduk yang meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengusir perusahaan RAPP itu.
Sejumlah aparat kepolisian juga terlihat berjaga sambil mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.
Ridwan menyebut luas lahan yang terancam dirampas berjumlah sampai 2.000 hektar. Tiap kelompok kecil petani memiliki lahan yang luasnya berbeda-beda.
"Waktu itu kami masih kelompok - kelompok kecil. Kalau ditotal semua, luas kebun kelapa sawit petani hampir 2.000 hektar," ujar Ridwan di lokasi, Senin (23/11/2020).
Awalnya, kata Ridwan, hingga tahun 2015 lahan petani berdampingan dengan RAPP dan hanya berbatasan dengan kanal besar yang sengaja dibuat oleh perusahaan itu.
Namun setelahnya utusan perusahan mulai mendatangi petani dan menyebut lahan kebun kelapa sawit petani adalah areal konsesi perusahaan sesuai SK Menhut nomor 180 tahun 2013.
"Mulai dari security, humas, baju coklat hingga baju loreng, gantian mendatangi kami. Lama kelamaan, kami mulai diintervensi. Yang tak mau menyerahkan lahannya, perusahan mengancam akan mempolisikan kami," jelasnya.
Dapat ancaman seperti itu, satu persatu petani mulai ketakutan dan menyerahkan lahannya kepada perusahaan karena takut dipenjara. Terlebih lagi pihak perusahaan menawarkan imbalan kepada petani yang menyerah.
"Yang menyerahkan lahannya dikasi sagu hati Rp3 juta per hektar. Ada juga yang ngotot tak mau menyerahkan, dipenjarakan. Inilah yang membuat petani semakin takut," urai Ridwan.
Lalu pada tahun 2017 para petani mendirikan Koperasi Sukses Maju Bersama Siak (SMBS). Tujuannya agar mereka punya legitimasi kuat untuk mengatasi persoalan ini.
"Kami sudah menyurati semua instansi yang terkait dengan persoalan kami, mulai dari daerah hingga ke pusat. Namun yang terjadi perusahaan justru semakin beringas," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
3 Mobil Toyota Bekas Dilengkapi Sunroof: Kabin Lapang, Penumpang Tenang
-
5 Mobil Kecil Bekas dengan Sunroof, Elegan Bisa Muat Banyak Keluarga
-
Profil Tere Liye, Penulis yang 'Kasih Paham' Bupati Siak soal OTT KPK
-
Kekayaan Afni, Bupati Siak yang Disentil Tere Liye Terkait OTT di Riau
-
Momen Bupati Afni vs Tere Liye Debat Panas soal Kasus OTT Gubernur Riau