- Satgas PKH mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau pada 19 November 2026.
- Pencabutan izin terjadi akibat temuan perkebunan sawit, tambang ilegal, dan kerusakan kawasan lindung dalam konsesi.
- Seluruh kegiatan operasional di areal konsesi tersebut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai oleh negara.
Kegiatan penertiban itu turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menjaga aset negara serta mengembalikan fungsi kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat.
PT RAPP tunggu pemberitahuan resmi pencabutan izin
Sementara itu, PT RAPP menyatakan telah memperoleh informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaan di Riau melalui pemberitaan media.
Tim Corporate Communication PT RAPP menyampaikan bahwa perusahaan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya. Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa," demikian pernyataan resmi perusahaan.
PT RAPP juga menyebutkan bahwa berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan pemerintah.
Dalam pernyataannya, PT RAPP turut memaparkan kontribusinya terhadap perkembangan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Perusahaan menyebut kawasan yang pada 1993 dihuni sekitar 200 orang itu kini berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.
PT RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.
Selain itu, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016 hingga 2025.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, PT RAPP juga menyatakan telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyebut produk berbahan serat yang dihasilkan perusahaan dipasarkan ke lebih dari 100 pasar dunia.