- Koordinator FITRA Riau Tarmidzi menyatakan pada 18 November 2026 bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan masih bergantung pada respons darurat.
- Kebakaran hutan dan lahan di Riau membebani anggaran daerah serta menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang sangat besar bagi masyarakat.
- FITRA Riau mendesak pemerintah mengubah orientasi anggaran dari pemadaman menuju investasi pencegahan dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.
SuaraRiau.id - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meningkat pada 2026 harus menjadi momentum bagi Pemprov Riau untuk mengubah pendekatan penanganannya.
Selama ini, kebijakan penanganan karhutla masih cenderung didominasi respons darurat dan pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi mengungkapkan pendekatan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla yang terus berulang setiap tahun.
FITRA menilai, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, kesehatan publik, keberlanjutan ekosistem, dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Dari sisi pembiayaan, penanganan karhutla membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan data anggaran Provinsi Riau Tahun 2026, alokasi program penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai sekitar Rp4,19 miliar," jelasnya, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, terdapat dana cadangan/darurat dalam APBD sebesar Rp31,6 miliar serta dukungan bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Riau sebesar Rp30 miliar.
Di tingkat nasional, kebutuhan pembiayaan penanganan karhutla di tujuh provinsi terdampak, termasuk Riau, diperkirakan mencapai Rp1,23 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut memperlihatkan bahwa karhutla telah menjadi beban fiskal yang harus ditanggung secara berulang, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Kondisi ini semakin mengkhawatirkan di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD)," kata Tarmidzi.
Karhutla tidak boleh menjadi siklus pengeluaran rutin yang terus membebani APBD. Dampak karhutla juga jauh melampaui besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Dari aspek ekonomi, kebakaran menyebabkan kehilangan produksi pertanian dan perkebunan, menurunkan pendapatan masyarakat, mengganggu perdagangan serta aktivitas ekonomi.
Dari aspek sosial, kabut asap berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.
Sementara dari aspek ekologis, karhutla menyebabkan kerusakan hutan dan gambut, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, serta terganggunya fungsi ekosistem.
Kerugian tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam belanja penanganan karhutla yang tercatat dalam APBD.
Dengan demikian, biaya sesungguhnya yang ditanggung masyarakat dan lingkungan jauh lebih besar daripada anggaran pemadaman yang dikeluarkan pemerintah.