- Satgas PKH mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau pada 19 November 2026.
- Pencabutan izin terjadi akibat temuan perkebunan sawit, tambang ilegal, dan kerusakan kawasan lindung dalam konsesi.
- Seluruh kegiatan operasional di areal konsesi tersebut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai oleh negara.
SuaraRiau.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau dengan luas mencapai 338.536 hektare.
Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di dalam areal konsesi perusahaan.
Temuan itu meliputi perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026," kata Barita, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan perusahaan.
Selain itu, ditemukan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Barita mengatakan penertiban tersebut juga didasarkan pada temuan dugaan kebakaran lahan gambut berulang dan perambahan kawasan hutan.
Satgas PKH turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah sumatera.
"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah sumatera," lanjutnya.
Seluruh kegiatan di areal konsesi dihentikan
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
Barita menyebut penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar, termasuk gajah sumatera.