- Koordinator FITRA Riau Tarmidzi menyatakan pada 18 November 2026 bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan masih bergantung pada respons darurat.
- Kebakaran hutan dan lahan di Riau membebani anggaran daerah serta menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang sangat besar bagi masyarakat.
- FITRA Riau mendesak pemerintah mengubah orientasi anggaran dari pemadaman menuju investasi pencegahan dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.
SuaraRiau.id - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meningkat pada 2026 harus menjadi momentum bagi Pemprov Riau untuk mengubah pendekatan penanganannya.
Selama ini, kebijakan penanganan karhutla masih cenderung didominasi respons darurat dan pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi mengungkapkan pendekatan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla yang terus berulang setiap tahun.
FITRA menilai, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, kesehatan publik, keberlanjutan ekosistem, dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Dari sisi pembiayaan, penanganan karhutla membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan data anggaran Provinsi Riau Tahun 2026, alokasi program penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai sekitar Rp4,19 miliar," jelasnya, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, terdapat dana cadangan/darurat dalam APBD sebesar Rp31,6 miliar serta dukungan bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Riau sebesar Rp30 miliar.
Di tingkat nasional, kebutuhan pembiayaan penanganan karhutla di tujuh provinsi terdampak, termasuk Riau, diperkirakan mencapai Rp1,23 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut memperlihatkan bahwa karhutla telah menjadi beban fiskal yang harus ditanggung secara berulang, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Kondisi ini semakin mengkhawatirkan di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD)," kata Tarmidzi.
Karhutla tidak boleh menjadi siklus pengeluaran rutin yang terus membebani APBD. Dampak karhutla juga jauh melampaui besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Dari aspek ekonomi, kebakaran menyebabkan kehilangan produksi pertanian dan perkebunan, menurunkan pendapatan masyarakat, mengganggu perdagangan serta aktivitas ekonomi.
Dari aspek sosial, kabut asap berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.
Sementara dari aspek ekologis, karhutla menyebabkan kerusakan hutan dan gambut, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, serta terganggunya fungsi ekosistem.
Kerugian tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam belanja penanganan karhutla yang tercatat dalam APBD.
Dengan demikian, biaya sesungguhnya yang ditanggung masyarakat dan lingkungan jauh lebih besar daripada anggaran pemadaman yang dikeluarkan pemerintah.
Mengubah Orientasi Anggaran: Dari Pemadaman Menuju Pencegahan
FITRA Riau memandang perlu adanya perubahan mendasar dalam kebijakan mitigasi karhutla.
Pemerintah harus mulai menggeser orientasi pembiayaan dari pendekatan respons darurat menuju investasi pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
"Jangan sampai penanganan karhutla justru membentuk pola belanja tahunan yang lebih banyak terserap untuk kegiatan pemadaman, pengadaan peralatan, bantuan darurat, dan kegiatan respons lainnya, tanpa diikuti upaya serius menghilangkan penyebab kebakaran," ujarnya.
Menurut Tarmidzi, pola tersebut berisiko menciptakan ketergantungan pada anggaran penanganan darurat setiap tahun.
Padahal, keberhasilan kebijakan mitigasi seharusnya diukur dari berkurangnya kejadian dan luas kebakaran, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang berhasil dibelanjakan untuk memadamkan api.
Dalam konteks ini, FITRA Riau mendorong empat agenda kebijakan yakni pertama, memperkuat pendanaan ekologis dalam kebijakan fiskal daerah dan nasional.
Pemerintah perlu mengintegrasikan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) sebagai instrumen insentif bagi kabupaten/kota dan desa yang berhasil menjaga hutan, gambut, serta mencegah karhutla.
"Daerah dan komunitas yang memiliki kinerja baik dalam perlindungan lingkungan harus mendapatkan penghargaan melalui kebijakan transfer fiskal," ungkapnya
Kedua, memasukkan risiko ekologis dan bencana dalam formula Transfer ke Daerah (TKD).
Daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla, deforestasi, banjir, dan bencana hidrometeorologi perlu memperoleh dukungan fiskal yang mempertimbangkan beban perlindungan lingkungan dan risiko ekologis yang dihadapinya.
Ketiga, mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan dan restorasi ekosistem. Pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang konsisten untuk perlindungan dan pembasahan gambut, pengendalian kebakaran berbasis masyarakat, penguatan Masyarakat Peduli Api, pemulihan kawasan terdegradasi, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Keempat, memperkuat akuntabilitas dan transparansi belanja penanganan karhutla. Seluruh alokasi anggaran, baik untuk pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, maupun pemulihan, harus terintegrasi dan dapat dipantau publik.
Evaluasi anggaran harus mengukur efektivitas pencegahan, penurunan luas kebakaran, dan pengurangan risiko, bukan hanya realisasi belanja kegiatan.
Lebih lanjut, FITRA mengingatkan bahwa kebijakan penanganan karhutla harus berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar memperbesar aktivitas dan belanja pemadaman setiap kali kebakaran terjadi.
Pembiayaan pemadaman memang tetap diperlukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan respons darurat, tetapi tidak boleh menjadi orientasi utama kebijakan.
Jika pencegahan tidak diperkuat, pemerintah akan terus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk pemadaman, bantuan darurat, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan. Sementara masyarakat harus terus menanggung kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang berulang.
"FITRA Riau mendorong Pemprov Riau, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat untuk menjadikan mitigasi karhutla sebagai agenda prioritas dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2027 dan seterusnya," tegas Tarmidzi.
Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dan ekosistem, sekaligus memastikan bahwa daerah tidak terus-menerus terbebani oleh biaya penanganan bencana yang sebenarnya dapat dikurangi melalui investasi pencegahan.