- Koordinator FITRA Riau Tarmidzi menyatakan pada 18 November 2026 bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan masih bergantung pada respons darurat.
- Kebakaran hutan dan lahan di Riau membebani anggaran daerah serta menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang sangat besar bagi masyarakat.
- FITRA Riau mendesak pemerintah mengubah orientasi anggaran dari pemadaman menuju investasi pencegahan dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.
Mengubah Orientasi Anggaran: Dari Pemadaman Menuju Pencegahan
FITRA Riau memandang perlu adanya perubahan mendasar dalam kebijakan mitigasi karhutla.
Pemerintah harus mulai menggeser orientasi pembiayaan dari pendekatan respons darurat menuju investasi pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
"Jangan sampai penanganan karhutla justru membentuk pola belanja tahunan yang lebih banyak terserap untuk kegiatan pemadaman, pengadaan peralatan, bantuan darurat, dan kegiatan respons lainnya, tanpa diikuti upaya serius menghilangkan penyebab kebakaran," ujarnya.
Menurut Tarmidzi, pola tersebut berisiko menciptakan ketergantungan pada anggaran penanganan darurat setiap tahun.
Padahal, keberhasilan kebijakan mitigasi seharusnya diukur dari berkurangnya kejadian dan luas kebakaran, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang berhasil dibelanjakan untuk memadamkan api.
Dalam konteks ini, FITRA Riau mendorong empat agenda kebijakan yakni pertama, memperkuat pendanaan ekologis dalam kebijakan fiskal daerah dan nasional.
Pemerintah perlu mengintegrasikan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) sebagai instrumen insentif bagi kabupaten/kota dan desa yang berhasil menjaga hutan, gambut, serta mencegah karhutla.
"Daerah dan komunitas yang memiliki kinerja baik dalam perlindungan lingkungan harus mendapatkan penghargaan melalui kebijakan transfer fiskal," ungkapnya
Kedua, memasukkan risiko ekologis dan bencana dalam formula Transfer ke Daerah (TKD).
Daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla, deforestasi, banjir, dan bencana hidrometeorologi perlu memperoleh dukungan fiskal yang mempertimbangkan beban perlindungan lingkungan dan risiko ekologis yang dihadapinya.
Ketiga, mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan dan restorasi ekosistem. Pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang konsisten untuk perlindungan dan pembasahan gambut, pengendalian kebakaran berbasis masyarakat, penguatan Masyarakat Peduli Api, pemulihan kawasan terdegradasi, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Keempat, memperkuat akuntabilitas dan transparansi belanja penanganan karhutla. Seluruh alokasi anggaran, baik untuk pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, maupun pemulihan, harus terintegrasi dan dapat dipantau publik.
Evaluasi anggaran harus mengukur efektivitas pencegahan, penurunan luas kebakaran, dan pengurangan risiko, bukan hanya realisasi belanja kegiatan.
Lebih lanjut, FITRA mengingatkan bahwa kebijakan penanganan karhutla harus berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar memperbesar aktivitas dan belanja pemadaman setiap kali kebakaran terjadi.