- Tiga karyawan PT SUP ditahan Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp20 juta hingga Rp22 juta.
- LBH TAPAK Riau menyatakan para tersangka hanya menjalankan perintah pimpinan untuk menimbun solar subsidi sejak November 2021 hingga Juli 2025.
- Kuasa hukum menemukan kejanggalan dalam BAP dan berencana mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru demi mendapatkan keadilan klien.
SuaraRiau.id - Tiga tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan, justru mengungkap fakta mengejutkan terkait dugaan praktik mafia solar bersubsidi di Pekanbaru.
Lewat bantuan Lembaga Bantuan Hukum Tim Advokat Pejuang Keadilan (LBH TAPAK) Riau, ketiganya menilai terdapat sejumlah kejanggalan balik proses hukum tersebut.
Tiga tersangka, Raka Deni Kurnadi, Ahmad Rodhi Saputra, dan M Kevin Luthfi dituduh terlibat penggelapan dana perusahaan PT SUP dengan nilai sekitar Rp20 juta hingga Rp22 juta.
Saat ini telah ditahan di Rutan Kelas I Pekanbaru setelah kasusnya dinyatakan lengkap dan memasuki Tahap II oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
Ketua tim TAPAK Riau, Suroto menjelaskan para tersangka hanyalah karyawan yang menjalankan perintah atasan, bukan pelaku utama.
"Klien kami setiap hari hanya melaporkan kondisi jerigen kosong, lalu menerima instruksi untuk mengisi dan menimbun solar. Semua dilakukan atas perintah," ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Lebih jauh, Suroto mengatakan pengakuan mengejutkan diungkapkan para tersangka.
Mereka menyebut bahwa dana yang dipersoalkan dalam perkara ini sebagian besar digunakan untuk membeli dan menimbun BBM jenis solar subsidi atas perintah pimpinan perusahaan berinisial DC.
Menurut keterangan tersebut, praktik pembelian dan penimbunan solar subsidi sudah berlangsung lama, sejak November 2021 hingga Juli 2025.
Aktivitas itu dilakukan berulang kali setiap hari menggunakan kendaraan operasional perusahaan serta beberapa barcode kendaraan lainnya.
Solar yang dibeli dari SPBU kemudian dipindahkan ke jeriken dan drum dalam jumlah besar untuk ditimbun di lokasi perusahaan.
Para tersangka juga mengaku memiliki sejumlah bukti, mulai dari bon pembelian, dokumentasi foto, hingga data penggunaan barcode kendaraan.
Namun, kuasa hukum menyoroti bahwa keterangan penting terkait dugaan keterlibatan pimpinan perusahaan tidak dimasukkan secara utuh dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Ini yang menjadi kejanggalan. Keterangan soal perintah atasan justru tidak dituangkan, padahal itu kunci untuk mengungkap aktor utama," tegasnya.
Selain itu, kuasa hukum juga mempertanyakan dasar penetapan dugaan penggelapan. Mereka menilai proses tersebut hanya mengacu pada audit internal perusahaan tanpa melibatkan audit independen.
"Seharusnya ada audit independen agar objektif. Kalau hanya dari internal perusahaan, tentu patut dipertanyakan," tambahnya.
Di sisi lain, pihak yang diduga sebagai pengambil kebijakan atau aktor intelektual berinisial DC hingga kini belum tersentuh proses hukum.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum.
TAPAK Riau juga mengungkap bahwa kliennya telah melaporkan dugaan praktik mafia solar subsidi ke Polresta Pekanbaru dengan nomor STPLP/296/IV/2026/Polresta Pekanbaru.
Namun, laporan tersebut disebut belum ditindaklanjuti secara maksimal. Atas berbagai kejanggalan tersebut, tim kuasa hukum memastikan akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam waktu dekat.
"Kami akan menguji proses hukum ini melalui praperadilan. Ini langkah untuk memastikan keadilan bagi klien kami," jelasnya.
Di tempat yang sama, juru bicara tim Tapak Riau, Mirwansyah menambahkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan para tersangka hanyalah pekerja yang menjalankan instruksi.
Namun, mereka justru menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan perkara tersebut.
Ia juga menyoroti potensi kerugian negara dari dugaan penimbunan solar bersubsidi dalam skala besar.
Menurutnya, jika praktik tersebut benar terjadi selama bertahun-tahun dengan frekuensi tinggi, maka dampaknya tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga masyarakat luas.
"Selama ini masyarakat sering mengalami kelangkaan solar. Jika ada praktik seperti ini, tentu sangat merugikan rakyat kecil," ujarnya.
Sementara itu, keluarga tersangka berharap adanya keadilan.
Salah seorang istri tersangka berinisial NA mengaku terpukul karena suaminya telah ditahan hampir satu bulan, sementara pihak yang diduga sebagai atasan masih bebas.
"Suami saya hanya menjalankan perintah. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Sejak suami kami ditahan kami hampir kehilangan segala, anak-anak kami butuh sosok ayah di rumah. Bantu kami mencari keadilan," ungkapnya.
Lebih lanjut, TAPAK Riau pun meminta perhatian pimpinan kepolisian, mulai dari Kapolresta Pekanbaru hingga Kapolda Riau dan Kapolri, agar penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Kontributor : Rahmat Zikri
