"Kami tinggal di sana sejak 2004. Istilah TNTN itu kan baru. Kami di sana lebih dari 20 tahun. Kami menolak relokasi. Saat Pemilu, bahkan ada TPS," kata Herma Lau salah seorang warga di lokasi aksi.
Lebih lanjut, warga juga menuntut agar Satgas yang saat ini bertugas ditarik keluar dari wilayah mereka. Mereka menyebutkan bahwa proses hukum harus jelas dan tidak lagi menyudutkan masyarakat.
"Satgas harus pulang. Harus ada kepastian hukum. Kami bukan kriminal. Kami korban," ucapnya.
Disebutkannya, lebih dari 15 ribu kepala keluarga yang terdampak. Mereka pernah menyuarakan persoalan ini ke kementerian sejak 2014 dan memiliki rekam jejak suara politik yang signifikan, dengan menyumbang 9 ribu suara dalam Pemilu.
Baca Juga:Demo TNTN Kembali Digelar, Bikin Macet hingga Diserbu Pedagang Asongan
Dalam penutupan musyawarah, masyarakat menyatakan harapannya agar tidak terjadi relokasi pada 22 Agustus mendatang, dan meminta adanya solusi baru yang manusiawi dan adil.
Mereka menegaskan bahwa mereka siap untuk didata ulang jika ada surat resmi dari Pemkab Pelalawan.
"Kami tidak mau relokasi mandiri. Satgas harus keluar. Pendataan harus transparan, ada label dan surat resmi. Kami percaya, dengan solusi tepat, masyarakat akan patuh," ujar warga lainnya Filter Tampubolon.
Sebelumnya, Suara.com memberitakan ribuan warga Pelalawan datang ke Pekanbaru untuk menyuarakan aspirasi dan masa depan mereka.
Aksi yang digalar sejak pagi itu sempat mengakibatkan macet panjang di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.
Baca Juga:Pacu Jalur Mendunia, Gubri Wahid Berterima Kasih ke Konten Kreator
Kontributor : Rahmat Zikri
