"Teorinya luar biasa sekali, kita dorong dengan anggaran yang cukup sesuai dengan pengajuan perencanaan. Tapi hasilnya air yang tersalur ke masyarakat sangat tidak layak untuk digunakan warga," ungkap Indra.
Dia berpandangan, ketika pengajuan perencanaan juga sudah di-support dengan anggaran yang cukup hasilnya harus maksimal untuk masyarakat Siak.
"Saat didorong dengan angggaran yang cukup seharusnya outputnya harus maksimal untuk masyarakat. Jangan malah merugikan masyarakat," sebut Indra.
Tentang pengelolaan SPAM
Baca Juga:Jalan Lintas Siak-Buton Banjir, Kendaraan Sulit Lewat
Diketahui, UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). UPTD SPAM berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Pemerintah Daerah baik pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota berkewajian untuk mengelola infrastruktur SPAM sesuai dengan kewenangannya dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Manfaat infrastruktur SPAM tersebut akan terasa bagi masyarakat bila dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana wewenang sesuai peraturan yang ada.
Pemerintah daerah dapat membentuk institusi pengelola yang bertindak sebagai operator pengelola SPAM. Bentuk Lembaga operator pengelola bergantung pada kondisi dan kesiapan masing-masing daerah.
Beberapa Lembaga operator yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah, antara lain: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), UPTD yang menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (UPTD-BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah.
Baca Juga:Gubri Wahid Siap Lantik Afni dan Syamsurizal Jadi Bupati-Wakil Bupati Siak
UPTD Pengelola SPAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Instansi terkait Pengelolaan SPAM.
