Gubri Wahid Pusing Mikirin Defisit APBD: Omongan Syamsuar Terbukti, Sempat Diejek SF Hariyanto

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengaku pusing tujuh keliling lantaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang membengkak dari Rp1,3 miliar menjadi Rp3,5 miliar.

Ditambah lagi, tidak ada potensi pendapatan lain yang bisa digali bahkan tidak ada aset yang bisa dijual untuk menutupi defisit tersebut.

Perkara defisit anggaran padahal sudah disinggung pasangan calon (paslon) Gubernur Riau Syamsuar-Mawardi Saleh kala debat Pilkada tahun lalu.

Ketika itu Syamsuar menyampaikan jika angka defisit diprediksi baru mencapai Rp1,3 triliun. Namun, pernyataan Syamsuar ditanggapi dengan percaya diri oleh, SF Hariyanto yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Riau.

Baca Juga:Pusingnya Gubri Abdul Wahid, Belum Apa-apa Sudah Hadapi Tunda Bayar Rp2,2 Triliun

"Provinsi Riau saat ini defisit anggaran hingga Rp1,3 triliun. Bagaimana Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengatasi defisit anggaran ini?" tanya Syamsuar dalam debat tersebut.

Mengutip Riauonline.co.id, SF Hariyanto mengatakan ia pernah menyelesaikan kasus defisit anggaran sebesar Rp1,7 miliar saat menjabat sebagai Sekda Riau. 

"Pertanyaan ini yang saya tunggu. Pak Syamsuar lupa, saya ini Ketua TAPD, Sekretaris Daerah, saya yang mengelola anggaran. Beliau tidak tahu, tahun 2023 ada defisit Rp1,7 triliun, kita selesaikan, kita rasionalisasi. Karena mungkin sudah tua, lupa dia," ungkap SF Hariyanto menanggapi Syamsuar.

Hariyanto juga mengungkapkan jika dengan percaya diri sejumlah pendapatan yang bisa digunakan untuk menutupi defisit anggaran Rp1,3 miliar yang masih dalam prediksi tersebut. Dia bahkan terkesan mengejek menyebut jika Syamsuar seperti dukun.

"Sekarang masih bulan Oktober (2024), ada triwulan 4 yang masuk dari pusat, itu sekitar Rp400 miliar, pajak kendaraan bermotor sekitar Rp80 miliar per bulan, dan dana PI. Artinya APBD 2024 belum dibahas, kok tahu ada defisit, kayak dukun aja Pak," katanya.

Baca Juga:Resmi Pimpin Riau, Abdul Wahid dan SF Hariyanto Siap Dikritik Warga

Akan tetapi berbeda dengan kenyataan, belakangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto justru dihadapkan dengan defisit anggaran hampir tiga kali lipat dari prediksi saat itu.

"Dari gubernur-gubernur sebelumnya, belum pernah ada tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih. Paling Rp200 miliar, Rp250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebut Abdul Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Adapun defisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun tersebut ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Sehingga, jika ditotalkan, defisit APBD Riau 2025 mencapai Rp3,5 triliun lebih.

"Defisit anggaran, di sektor tunda bayar, ada lebih dari Rp2,2 triliun. Kemampuan APBD kita secara real hanya Rp8 triliun. Belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun, defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.

Wahid bahkan berencana melakukan pemotongan TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.

"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.

Sementara itu, rencana pemotongan TPP ASN sebagai solusi pengurangan angka defisit menuai penolakan dari Anggota DPRD Provinsi Riau Edi Basri. Menurutnya, pemotongan TPP ASN hanya akan melemahkan kondisi ekonomi ASN.

"ASN juga sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, jadi sebaiknya TPP tidak dipotong," jelasnya.

Sebagai gantinya, Wahid meminta agar Pemprov Riau melakukan evaluasi kembali aset-aset pemerintah daerah yang bisa dijual atau disewakan, seperti mobil dinas.

Sementara itu anggota DPRD Riau Ginda Burnama mengatakan bahwa pemotongan TPP ASN adalah pemotongan hak ASN atas upahnya.

"Saya tidak setuju kalau TPP dipotong pak. Hak-hak keringat dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini juga harus diperhatikan," jelasnya.

Namun, ia meminta agar Gubernur Riau memutasi oknum-oknum OPD yang tidak bekerja maksimal. Sehingga, ASN dapat bekerja sesuai dengan pengupahannya.

"Oknum-oknum OPD yang tidak bekerja sesuai silahkan pak Gubernur ganti dan rotasi, karena itu juga penyampaian dari masyarakat kepada kita bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat," jelasnya.

Berbeda dengan Ginda, Wakil Ketua DPRD Riau Budiman justru menyetujui kebijakan pemotongan TPP ASN tersebut.

Menurut Budiman, kebijakan ini cukup strategis meskipun harus dikaji lebih dalam agar tidak mengurangi kinerja ASN dalam pemerintahan.

"Kami mendukung langkah ini, tetapi harus ada perencanaan matang dari Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja, butuh kajian yang mendalam," ucap dia.