"Muatan truk-truk cangkang ini hampir 30-40 ton, mana kuat jalan ini, kalau lah pemerintah mementingkan investasi seharusnya pemerintah mengatur kekuatan jalan, atau mengatur volume muatan truk, jangan sampai menyusahkan masyarakat," ucapnya.
Keluhan Sutarno tak hanya soal over kapasitas, ia juga keluhkan parkir truk-truk yang memakan bahu jalan saat melakukan aktivitas loading cangkang kelapa sawit, sehingga membuat jalan menjadi sempit.
Tak hanya itu, tidak ada satupun petugas dari perusahaan maupun pemerintah mengatur lalu lintas kendaraan.
"Tak pernah saya melihat petugas baik dari pemerintah maupun dari perusahaan mengatur lalu lintas jalan saat truk itu parkir memakan bahu jalan. Hal tersebut kan membuat warga juga susah melintasi jalan tersebut," jelas dia.
Terpisah, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan saat ditanyakan soal kondisi jalan yang rusak tersebut mengaku sudah banyak menerima keluhan dari masyarakat.
Indra Gunawan menyebut banyak warga yang menemuinya karena kondisi jalan rusak akibat kendaraan over kapasitas.
"Banyak masyarakat menyampaikan keluhan itu kepada saya, sebagai penyambung lidah masyarakat, saya menindaklanjuti keluhan itu ke pemerintah," sebutnya.
Politikus Golkar ini juga menyayangkan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kondisi ruas jalan Industri Tanjung Buton yang tidak layak dilalui kendaraan over kapasitas.
"Ruas jalan Industri Buton ini tentunya ada batasan kekuatannya, semestinya pemerintah tidak lalai melakukan pengawasan agar kepentingan masyarakat jangan sampai dirugikan, ini kan seolah-olah ada pembiaran," tegasnya.
Menurut Indra Gunawan, semestinya dengan adanya investasi di Industri Tanjung Buton ini, pemerintah proaktif melakukan pengawasan agar pengguna jalan patuh dan bisa menyesuaikan bobot kendaraannya, sehingga aktivitas perusahaan dan masyarakat berjalan dengan baik.
