SuaraRiau.id - Keberadaan tenaga honorer menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk Gubernur Riau Syamsuar.
Orang nomor satu di Riau tersebut memiliki perhatian penuh terhadap honorer yang ada di Bumi Lancang Kuning.
Gubernur Syamsuar pun meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan terhadap penghapusan tenaga honorer.
"Kita (Pemda) masih banyak yang membutuhkan tenaga non ASN, karena pengangkatan ASN tidak sesuai dengan pegawai yang pensiun termasuk guru-guru yang pensiun," ujar Syamsuar di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (17/7/2023).
Dia menilai keputusan terhadap penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menambah angka pengangguran, khususnya di Riau dan Indonesia pada umumnya.
Syamsuar juga menyebut bahwa tenaga honorer masih dibutuhkan baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam reformasi birokrasi.
Tak hanya itu, menurutnya, tenaga honorer juga diperlukan karena tidak seimbangnya antara pengangkatan ASN.
Lebih lanjut, Syamsuar berharap melalui Komisi II DPR RI dapat membantu mengakomodir tenaga non ASN. Selain itu juga penambahan guru yang saat ini masih sangat dibutuhkan Pemprov Riau.
"Apalagi guru-guru SMK yang mereka para guru harus memiliki kompetensi di bidangnya sesuai jurusan yang ada di sekolah kejuruan," ujarnya.
Sesuai rencana Komisi II DPR RI untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga didukung oleh Gubernur Syamsuar.
"Kita tidak sependendapat kalau (honorer) diberhentikan, namun kita sesuai dengan yang direncanakan Komisi II DPR RI untuk diangkat (PPPK) dan ini tentunya secara bertahap sesuai proses," jelas dia. (ADV)
