SuaraRiau.id - Pemprov Riau terus berupaya mencegah stunting dengan sejumlah program, termasuk kampanye CukupDuaTelur.
Mengutip laman Kemenkes, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa program tersebut yang dikampanyekan sangat bermanfaat untuk menyembuhkan stunting.
Gubernur Syamsuar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Seremonial Social Movement Semesta Mencegah Stunting yang ditaja Tribun Network di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Rabu (31/5/2023).
"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami berterima kasih karena program CukupDuaTelur sangat bermakna dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat," ungkap Syamsuar.
Program CukupDuaTelur nantinya akan diberikan selama 3 bulan untuk masyarakat Pekanbaru, dengan tujuan semakin banyak anak stunting bisa tertolong. Apalagi angka stunting di Kota Madani mengalami kenaikan sebanyak 5,4 persen (11,4 persen dan 16,8 persen 2022).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Riau adalah 17 persen, lebih baik dibanding tahun 2021 sebesar 22,3 persen.
"Semoga dengan adanya ikhtiar ini dapat menurunkan angka stunting baik yang ada di Kota Pekanbaru maupun daerah yang ada di Riau. Optimis kita (angka stunting Riau turun jadi 14 persen 2024)," tutur Gubernur.
Lebih lanjut, Syamsuar berharap masyarakat yang terindikasi stunting dapat memanfaatkan program tersebut sehingga anak yang mengalami stunting bisa sembuh dan semakin banyak anak Riau yang tumbuh dengan sehat.
Diketahui, stunting atau anak kerdil diakibatkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit, hingga infeksi yang berkali-kali. Oleh karena itu penurunan stunting terus digencarkan oleh pemerintah baik dari pusat hingga daerah.
Sejak ditetapkanya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, persoalan stunting menjadi tanggungjawab bersama, peranan percepatan penurunan stunting tidak sekedar pada ranah urusan pemerintah pusat maupun daerah saja namun bisa melibatkan banyak pihak. (ADV)
