SuaraRiau.id - KPK memeriksa sejumlah pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau pada Selasa (11/10/2022). Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGU yang diterima Kakanwil BPN Riau, Muhammad Syahrir.
Syahrir disebut mendapat 'jatah' senilai Rp1,2 miliar dalam bentuk pecahan dolar singapura dari PT Adimulia Agrolestasri. Uang itu diterimanya dari GM PT AA, Sudarso.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 10 saksi. Permintaan keterangan itu kata Ali, untuk merampungkan penyidikan kasus tersebut.
“Seluruh saksi penuhi panggilan tim penyidik dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan adanya arahan dari salah satu pejabat di Kanwil BPN Riau,” ungkap Ali Fikri, Rabu (12/10/2022).
Adapun para saksi di periksa yakni Kabid Survey dan Pemetaan, Dwi Handaka Purnama, Analis Pengukuran dan Pemetaan, Oka Pratama, mantan Kabid Survey dan Pemetaan, R Ahmad Saleh Mandar, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran, Umar Fathoni.
Lalu, Fungsional Penata Pertanahan Muda, Indrie Kartika Dewi dan Masrul, Desi Ekawati selaku PNS, Honorer, Mhd Khoiril, Rijal Ariq selaku Administrasi Umum dan Roby Atthariq sebagai PPNPN bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran seksi Hubungan Tanah Kumonal dan PPAT.
“Pemeriksaan ini dilakukan di Kanwil BPN Riau,” terang Ali Fikri.
Sehari sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan terhadap kantor tersebut. Di sana, penyidik berbagai dokumen pengajuan dan perpanjangan HGU yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan suap dalam pengurusan perpanjangan HGU oleh pejabat di Kanwil BPN Riau.
Penyidikan itu dilakukan menindaklanjuti proses persidangan dan fakta hukum terkait adanya suap dalam perkara terdakwa mantan Bupati Kuansing Andi Putra.
- 1
- 2
