SuaraRiau.id - Gubernur Riau Syamsuar meminta seluruh kepala OPD Pemprov Riau mempercepat pendataan tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Gubernur Syamsuar, hal itu dilakukan agar tidak ada yang dirugikan.
"Pendataan tenaga honorer tolong dipercepat bila perlu jemput bola. Pejabat di lingkungan Pemprov Riau jangan sampai ada yang bermain-main dalam pendataan itu, agar tidak terjadi permasalahan ke depan. Jangan sampai tenaga honorer dirugikan," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (10/10/2022).
Ia mengatakan itu terkait pengaduan sejumlah honorer karena isu beredar layak atau tidak layaknya tenaga kebersihan, satpam, dan lainnya yang tidak bisa dimasukkan dalam pendataan seleksi pengangkatan PPPK.
Syamsuar meminta stafnya melayangkan surat kepada Menpan dan RB untuk meminta penjelasan terkait dengan permasalahan itu karena bisa saja terjadi persepsi yang berbeda.
Pihaknya juga meminta kepala OPD mengecek kebenaran data non-ASN atau honorer di lingkungan kerja masing-masing.
"Segera cek bawahan jangan sampai ada yang bermain-main dalam pendataan tersebut apalagi memasukkan data untuk kepentingan tertentu," katanya.
Syamsuar menginginkan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk dapat diprioritaskan dalam seleksi tersebut.
"Saya beritahu kepala OPD agar jangan sampai nanti tenaga honor dirugikan gara-gara ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap pendataan ini adalah Gubri (Gubernur Riau), karenanya setiap OPD memastikan data tersebut betul-betul data di lapangan, dan membuat pernyataan secara berjenjang bahwa data tersebut adalah benar," katanya.
Jika ada poin dari surat Menpan RB terkait pendataan non-ASN yang tidak dimengerti, katanya, segera ditindak lanjuti.
Dia menjelaskan setelah pendataan tersebut selesai dilaksanakan semua pemda di Indonesia, Mempan RB akan membuat semacam formasi PPPK dan selanjutnya akan ada tahapan apakah masih ujian dan sebagainya.
Di Pemkot Pekanbaru tercatat 9.000 lebih tenaga honorer namun baru 5.000 lebih terdaftar dalam daftar nominatif prafinalisasi tenaga non-ASN di lingkungan Pemkot Pekanbaru tahun 2022.
Berdasarkan pantauan Antara di Pemkot Pekanbaru, sejumlah tenaga honorer yang belum terdaftar tampak sedih dan kecewa, selain karena mereka tidak diberi petunjuk lebih lengkap cara memasukkan data mereka ke https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/cek_status_tiket juga isu yang tidak benar.
Cukup banyak di antara mereka pasrah dan ada juga yang berusaha mengantarkan data-datanya namun terkesan dipersulit terkait pihak-pihak yang harus dijumpai diinfokan tidak tepat. Selain itu, saat sudah diyakini disuruh menemui sejumlah ASN namun ASN yang bersangkutan tidak bisa dijumpai atau terkesan menghilang.
"Yah kita pasrah saja, namanya 'orang bawah' untuk bertanya ke salah satu ASN harus menemui seseorang namun yang dijumpai tidak ada di ruangannya. Padahal kita berharap nasib bisa berubah kendati itu hanya sebagai tenaga PPPK," kata seorang honorer. (Antara)
