SuaraRiau.id - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6/2022).
Pengamat Politik dari Universitas Riau, Rawa El Amady, menanggapi sosok Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Menteri ATR/BPN.
Menurut Rawa, dipilihnya mantan Panglima TNI itu sebagai Menteri ATR karena anggapan banyaknya mafia tanah yang di belakangnya oknum tentara.
"Jadi Jokowi mengambil tentara sebagai menteri untuk menundukkan oknum tentara juga. Hadi ini kan bisa dibilang teman dekatnya Jokowi. Jadi logikanya Hadi ini mampu menyelesaikan kasus mafia tanah jika menggunakan jaringan tentara," ujarnya kepada Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (15/6/2022).
Rawa menyampaikan bahwa Hadi memang tak akan menyelesaikan kasus mafia tanah secara umum, tapi ia mampu menyelesaikan pihak yang bermain di kawasan yang ingin dijadikan kawasan industri.
Kawasan industri tersebut, lanjutnya, tak bisa berkembang gara-gara dimonopoli mafia tanah.
"Selama ini Menteri ATR dipegang sipil, dan sipil tak punya kekuatan dalam menangani oknum-oknum tentara di belakang mafia tanah itu. Jadi Jokowi belajar, misalnya dari kasus asap dia selalu menggunakan tentara dan berhasil," tutur Rawa.
Kendati begitu, Rawa mengingatkan kepada masyarakat terutama di Riau agar tak berharap banyak. Pasalnya, ia menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tanah paling yang disorot seputar perkebunan sawit.
"Kalau di Riau begini paling daerah perkebunan sawit saja pasti akan ada ketegasan dalam menangani perkebunan ilegal. Logikanya oknum-oknum mafia ini segan kepadanya. Kemudian kawasan yang jadi pusat perhatian internasional karena itu menguntungkan negara," sebut Rawa.
Diketahui sebelumnya, alasan Presiden Jokowi untuk melantik Hadi sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan pengalamannya dulu sebagai Panglima TNI.
Sebagai mantan orang nomor satu di TNI, Hadi dianggap mampu menguasai teritori dan menuntaskan permasalahan khususnya sengketa tanah.
"Sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Kedua, urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan dan saya meyakini, pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," terang dia.
