Di sisi lain, sebagai bentuk solidaritas untuk menstabilkan harga sawit. Para petani kelapa sawit tersebut juga membentangkan spanduk di halaman kantor Camat Mandau, Bengkalis.
Di situ mereka meminta agar harga sawit dinaikan dan harga pupuk diturunkan.
Respon Pemkab dan DPRD Bengkalis
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Bengkalis Hendri Hasibuan mengaku juga merasakan penderitaan petani sawit.
Dia bilang per 28 April 2022 kemarin, kebijakan Presiden melarang sementara ekspor CPO diberlakukan menjelang selesai peraturan UU terkait kelapa sawit dan turunannya.
"Tetapi saya sampaikan dalam hukum itu ada ada ketentuan 'Salus Populi Suprema Lex Esto'. Hukum paling tinggi adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah babak belur menjerit, ketentuan hukum ini harus dikesampingkan. Saya sangat merasakan yang dirasa petani sawit," kata dia.
Bupati Bengkalis lewat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono menyarankan para petani sawit agar bersurat ke Pemda Bengkali, supaya surat itu diteruskan ke Presiden maupun setingkat menteri terkait.
"Saya akui juga bahwa ini sangat berdampak pada masyarakat petani sawit. Pasti akan dampak pada ekonomi masyarakat. Kami siap segera menindaklanjuti apa yang jadi aspirasi ke pemerintah pusat baik ke presiden atau ke kementerian terkait. Karena ini hajat orang banyak, tak hanya di Bengkalis tapi juga di Indonesia pada umumnya," ujar dia.
Kontributor : Panji Ahmad Syuhada
