"Tolong stabilkan harga kepala sawit dan turunkan harga pupuk. Memang gak semua punya kelapa sawit, tapi minimal warga indonesia banyak bekerja di industri sawit," kata dia.
Derita petani sawit tersebut juga ditambah dengan mahalnya harga pupuk. Samda menyebut, selama harga sawit anjlok ini banyak para petani kepala sawit merugi, terutama yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis.
"Harga pupuk saat ini sangat mahal. Kalau subsidi kami tak berharap karena itu untuk yang tertentu. Jadi kalau petani kecil sudah pasti minus merugi," tuturnya.
Apalagi, kata Samda, petani yang hanya memiliki ladang sawit satu atau dua hektar. Lantaran harga pupuk yang mahal, sudah dipastikan tidak mendapatkan untung apa-apa.
"Tak ada pendapatan apa-apa lagi. Harga sawit turun, pupuk mahal," ujarnya.
Di sisi lain, sebagai bentuk solidaritas untuk menstabilkan harga sawit. Para petani kelapa sawit tersebut juga membentangkan spanduk di halaman kantor Camat Mandau, Bengkalis.
Di situ mereka meminta agar harga sawit dinaikan dan harga pupuk diturunkan.
Respon Pemkab dan DPRD Bengkalis
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Bengkalis Hendri Hasibuan mengaku juga merasakan penderitaan petani sawit.
Dia bilang per 28 April 2022 kemarin, kebijakan Presiden melarang sementara ekspor CPO diberlakukan menjelang selesai peraturan UU terkait kelapa sawit dan turunannya.
"Tetapi saya sampaikan dalam hukum itu ada ada ketentuan 'Salus Populi Suprema Lex Esto'. Hukum paling tinggi adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah babak belur menjerit, ketentuan hukum ini harus dikesampingkan. Saya sangat merasakan yang dirasa petani sawit," kata dia.
