Sekjen PDIP soal Isu Penundaan Pemilu 2024: Setop Wacana Tak Produktif Itu

Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi berlangsung intens menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Eko Faizin
Selasa, 29 Maret 2022 | 10:29 WIB
Sekjen PDIP soal Isu Penundaan Pemilu 2024: Setop Wacana Tak Produktif Itu
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]

SuaraRiau.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta semua pihak agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan karena tidak produktif.

"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Hasto Kristiyanto dikutip dari Antara, Senin (28/3/2022).

Menurut dia, ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat.

Terlebih, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tak perlu dibahas lagi

"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya.

Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi berlangsung intens menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.

Hasto menambahkan, proses amandemen sudah jelas aturannya, amandemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.

Namun mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan Covid-19. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.

"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini