Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri Tak Dihukum Kebiri, Hakim Ungkap Alasannya

Pasalnya berdasarkan undang-undang, kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Eko Faizin
Selasa, 15 Februari 2022 | 16:07 WIB
Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri Tak Dihukum Kebiri, Hakim Ungkap Alasannya
Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan mendengarkan putusan majelis hakim saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022). [ANTARA FOTO/Novrian Arbi]

SuaraRiau.id - Terdakwa pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan tidak dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

Hakim pun mengungkapkan alasannya. Majelis hakim berpendapat hukuman kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilakukan mengingat Herry Wirawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pasalnya berdasarkan undang-undang, kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

"Apabila terdakwa dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, maka tindakan kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan," kata Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo dikutip dari Antara, Selasa (15/2/2022).

Menurutnya hal tersebut tidak memungkinkan berdasarkan Pasal 67 KUHP. Di situ disebutkan jika terpidana tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain apabila sudah dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup.

Herry dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari keterangan santri yang menjadi korban, menurut hakim, Herry pun tidak merasa keberatan atas keterangan para korban itu.

Sehingga majelis hakim memutuskan Herry agar dihukum penjara seumur hidup guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Herry Wirawan.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Herry Wirawan), dengan pidana penjara seumur hidup," kata hakim.

Perbuatan Herry itu dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini