- Pemerintah pusat menambah kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Riau menjadi 5.000 unit pada tahun 2026.
- Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menerima tambahan kuota tersebut sebagai upaya mengatasi backlog perumahan layak huni di daerah.
- Program ini bertujuan meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat Riau yang saat ini masih berada di angka 78,8 persen.
SuaraRiau.id - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari pemerintah pusat untuk Provinsi Riau menjadi 5.000 unit tahun 2026.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pada awalnya, kuota BSPS atau bedah rumah untuk wilayahnya pada 2025 hanya ditetapkan sebanyak 433 unit, dan di tahun ini sebanyak 4.687 unit.
"Kemudian, kemarin kita mendapatkan tambahan lagi dari pemerintah pusat kira-kira dua pekan yang lalu, menjadi 5.000 unit," ujar SF Hariyanto dikutip dari Antara, Selasa (14/7/2026).
Untuk itu, dia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Riau.
Plt Gubernur berharap, program tersebut dapat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.
"Terima kasih banyak, itu luar biasa bantuan dari Bapak Presiden melalui Bapak Menteri PKP yang telah menambah kuota, kami tidak menyangka. Jadi tanggung jawab kita di sini, sangat besar," tukasnya.
Pasalnya lanjut dia tantangan sektor perumahan di Riau masih cukup besar. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang belum menikmati hunian yang memenuhi standar kelayakan.
"Kita semua memahami tantangan perumahan di Riau masih cukup besar. Data menunjukkan persentase rumah tangga di Riau yang memiliki akses terhadap hunian layak baru mencapai 78,8 persen. Artinya masih ada sekitar 21,2 persen rumah tangga yang belum memenuhi seluruh kriteria," ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah yang tersedia. Lebih dari itu, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.
"Angka ini bukan hanya menunjukkan besarnya kebutuhan rumah, di dalamnya juga terdapat persoalan kemampuan masyarakat membeli rumah, kualitas bangunan, ketersediaan lahan, pembiayaan, serta dukungan jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Inilah yang ingin kita jawab sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap program 3 juta rumah untuk masyarakat," jelasnya.
