SuaraRiau.id - Sebanyak 198 pondok pesantren disebut terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.
Namun, kemudian Boy Rafli meminta maaf soal kesalahan diksi pada penyebutan pesantren terafiliasi jaringan terorisme.
Terkait permintaan maaf Kepala BNPT itu, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) ikut buka suara. GP Ansor menyebut sikap BNPT sebelumnya yang mengingatkan publik dengan menyebut ada dugaan terorisme di lembaga pendidikan bukanlah hal salah.
GP Ansor menyampaikan bahwa hal tersebut adalah fakta, bahkan bukan hanya lembaga pendidikan, lembaga zakat juga ada yang ditunggangi.
“Wong faktanya bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, ada lembaga amil zakat baru saja ditangkap Densus itu juga ada, menggunakan agama untuk kepentingan ya lama-lama mungkin politik juga,” ujar Ketua Bagian Kajian Strategis PP GP Ansor, Nuruzzaman.
Dirinya mengungkapkan bahwa kalau mau jujur dilakukan pelacakan lebih lanjut jumlah pesantren yang terafiliasi mungkin bisa lebih besar lagi.
“Ada, mungkin bahkan ribuan, tinggal pilih aja kita lakukan pemetaan atau kita lakukan trace ke masing-masing lembaga pendidikan keagamaan,” kata Nuruzzaman dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).
Menurutnya, permasalahan ini harus diterima dan diakui sebagai sebuah kebenaran jika kita memang berniat untuk memberantas terorisme dari akarnya.
Bukan dengan menutup-nutupi seolah semua baik-baik saja di permukaan tetapi bergejolak secara terselubung.
Untuk itu semua elemen masyarakat diharap tidak mengabaikan keberadaan kelompok intoleran tersebut yang telah berbaur dengan masyarakat. Dengan demikian penanganan radikalisme bisa dibasmi secara menyeluruh.
“Kita bicarakan, kalau mau kita ubah kita bersama-sama duduk bersama apa yang kita lakukan agar kondisi bangsa ini atau lembaga-lembaga pendidikan agar tidak memproduksi orang-orang yang berpikiran intoleran,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala BNPT mengungkap 198 pondok pesantren diduga berafiliasi dengan jaringan teroris ISIS hingga JAD yang disampaikan pada rapat kerja Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
Hal tersebut lalu menuai polemik di masyarakat. Setelah itu ia meminta maaf di hadapan jajaran petinggi MUI pada Kamis 3 Februari yang tidak bermaksud untuk menyamaratakan seluruh pondok pesantren.
