SuaraRiau.id - PDI Perjuangan mengusulkan kadernya untuk menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.
PDIP diketahui menyodorkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Kepala Otorita IKN.
Di sisi lain, Partai NasDem ikut merespons terkait alasan tak menyodorkan kadernya untuk pimpin IKN Nusantara tersebut. Padahal, NasDem merupakan salah satu partai yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
NasDem sama sekali tidak merekomendasikan figur Kepala Otorita IKN lantaran mengaku tahu batasan.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menjelaskan bahwa meskipun pihaknya punya banyak kader potensial yang bisa saja diusung sebagai calon kepala IKN, ia menegaskan tidak akan merekomendasikan salah satunya.
“NasDem tidak merekomendasikan orang, karena ketua umum kami tahu batasan,” ujarnya dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com pada Minggu (30/1/2022).
Menurut Ali, nama Kepala Otorita IKN Nusantara menjadi kewenangan Jokowi sesuai amanat Pasal 9 UU IKN yang disahkan 18 Januari 2022.
Aturan itu menyebut Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk, diangkap dan diberhentikan Presiden RI setelah berkonsultasi dengan DPR.
“Itu kewenangan Presiden. Pak Presiden lebih tahu orang yang memenuhi kriteria,” jelas Ali.
Untuk diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai kader partai yang memenuhi syarat mengelola IKN.
“Siapa yang akan diputuskan, itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP pada Kamis 27 Januari 2022.
Hasto juga menyadari Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatar belakang pada daerah dan arsitek.
“PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta,” ujar Hasto.
