SuaraRiau.id - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) saat ini mendapat sorotan masyakarat dan sejumlah tokoh publik baik pro dan kontra.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun ikut angkat bicara terkait mega proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya bakal menjamin keamanan di ibu kota negara baru dan disiapkan semaksimal mungkin.
Ia menyampaikan hal tersebut terkait letak ibu kota negara baru yang berdekatan dengan Laut China Selatan.
Diketahui, kondisi Laut China Selatan sendiri belakangan ini sedang jadi sorotan dunia lantaran adanya sengketa klaim wilayah antara China dengan beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Jenderal Andika memastikan bahwa pihaknya bakal berupaya menjaga IKN baru dengan sistem keamanan yang memadai.
"Ya kalau sudah jadi keputusan kami pasti akan berusaha untuk menjabarkan dan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan ibu kota baru juga memiliki sistem pengamanan yang memadai," ujarnya dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (25/1/2022).
Namun, Jenderal Andika mengaku hingga saat ini belum ada pembicaran lebih rinci mengenai sistem pertahanan di ibu kota negara baru.
Sebab selain belum adanya anggaran yang tersedia, juga belum adanya arahan khusus dari pemerintah pusat terkait pembentukan sistem pertahanan itu.
Hanya saja, kata Jenderal Andika, pihaknya masih menunggu arahan untuk memaksimalkan pertahanan di ibu kota baru.
"Yang penting kita menunggu anggaran dan juga tentang, kalau tentang design dan segala macam kan nanti juga diarahan ke kami juga," ujar Andika.
Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan, TNI hingga saat ini belum mendapatkan permintaan bantuan untuk pengiriman logistik maupun bahan baku infrastruktur yang sedang dikerjakan.
Meski begitu, Andika memastikan pihaknya akan mendukung semaksimal mungkin jika nantinya mendapat perintah.
"Oh sejauh ini saya belum dapat terima misalnya permintaan bantuan, tapi kalau ada kita pasti akan berusaha dukung semaksimal mungkin. Sejauh ini belum ada," terang dia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Achmad Riad menegaskan, TNI tidak memihak ke China dan Amerika Serikat terkait polemik Laut Cina Selatan (LCS).
"Terkait dengan kebijakan posisi kita, karena kita menganut bebas aktif, maka kita tidak ikut mereka. Kalau dulu misalkan ada Nonblok, kalau yang jelas sekarang kita memiliki kebijakan negara kita sendiri, sehingga kita tidak mengikut kemana-mana," kata Riad kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 10 Maret 2021.
Tentunya dia juga memastikan tetap membina hubungan diplomasi yang sangat baik dengan seluruh negara.
"Kita tidak ikut atau berpihak kemana-mana, karena kita berhubungan baik dengan semuanya," ungkapnya.
