alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Jaksa Agung Burhanuddin Terseret Isu Poligami, Benny K Harman Bilang Begini

Eko Faizin Selasa, 09 November 2021 | 11:33 WIB

Jaksa Agung Burhanuddin Terseret Isu Poligami, Benny K Harman Bilang Begini
Jaksa Agung Burhanuddin memberi keterangan pers di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Benny K Harman ingin Jaksa Agung tetap fokus menangani perkara di Korps Adhyaksa.

SuaraRiau.id - Jaksa Agung ST Burhanuddin baru-baru ini diterpa isu poligami. Sejumlah anggota DPR RI menyampaikan pandangan terkait kabar tak sedap tersebut.

Salah satunya anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman yang meminta agar kinerja Burhanuddin tak terganggu dengan isu poligami itu.

Benny K Harman ingin Jaksa Agung tetap fokus menangani perkara di Korps Adhyaksa.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman saat ditemui di DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman saat ditemui di DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)

"Saya minta Jaksa Agung tidak merasa terganggu dengan berbagai serangan yang bersifat personal terhadap diri Jaksa Agung akhir-akhir ini dan tetap fokus menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum antikorupsi secara adil, tanpa tebang pilih," kata Benny dikutip dari Antara, Selasa (9/11/2021).

Dia menilai kelompok yang selama ini menyudutkan Jaksa Agung dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi adalah mereka yang merasa terganggu "mesin uang" dan bisnisnya yang mengandalkan pada akses kekuasaan dengan menggunakan segala cara.

Karena itu, Benny meminta Jaksa Agung tetap tegak lurus menegakkan hukum dengan menyeret para pelaku korupsi dalam segala bentuk yang ada di dalam tubuh lembaga negara maupun di sektor swasta.

"Aksi korupsi sekarang sudah semakin ganas dan lebih terbuka, bahkan para pelakunya sukses besar dalam membuat KPK menjadi institusi yang lemah dan menjadi subkoordinasi kekuasaan," ujarnya.

Ia meminta Jaksa Agung memerintahkan jajarannya sampai ke tingkat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk selalu menjaga otonomi institusi dan bersikap netral dalam politik dengan tidak menjadi alat dari kekuatan politik tertentu.

Dia menilai melalui cara tersebut, maka Kejaksaan akan selalu ada dan tercatat di hati sanubari rakyat.

Institusi ini harus hadir di tengah maraknya korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang tidak terhingga.

Komentar

Berita Terkait