SuaraRiau.id - Potensi pendapatan Riau dinilai menurun tajam di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Untuk itu, Pemprov Riau diminta segera mencari potensi pendapatan daerah jika tak ingin APBD semakin susut dan menghambat pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaiami Hamidi mengatakan, potensi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sangat potensial di Riau. Hingga saat ini hal itu belum bisa dimanfaatkan maksimal bahkan cenderung membebani Riau.
"Hari ini postur APBD kita turun sekitar Rp 1,3 triliun dari Rp 9,6 jadi Rp 8,3 triliun. Kalau ini tidak kita kejar potensi yang baru, bisa jadi enam atau tujuh triliun. Bisa bangun apa segitu, sementara Riau seluas ini," katanya, melansir dari riauonline.co.id--jaringan suara.com, Minggu (10/10/2021).
Baca Juga:Menilik Kontroversi Childfree, Keputusan Pasangan untuk Tidak Punya Anak Setelah Nikah
Ia mengaku, DPRD Riau sempat berkunjung ke beberapa provinsi penghasil sawit lain untuk menggalang suara.
Saat yang bersamaan Gubernur Riau juga mengumpulkan gubernur-gubernur daerah penghasil sawit lain tanpa melibatkan DPRD.
"Pak Gubernur sudah inisiatif duluan mengumpulkan Gubernur dari 22 provinsi, sampai hari kita belum tahu perkembangannya, tim yang berangkat pun tidak ada laporan ke DPRD. Saran kita, pemerintah dan DPRD harus bahu membahu memperjuangkan ini," katanya.
Jika ingin didengar oleh pemerintah pusat, daerah penghasil sawit harus bersatu baik eksekutif maupun legislatifnya sehingga bisa mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.
"Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar, layak memulai gerakan tersebut," tukasnya.
Baca Juga:Tinju Dunia: Tyson Fury Menang KO atas Deontay Wilder
