SuaraRiau.id - Polemik vaksin berbayar meskipun sudah ada pernyataan ditunda, namun hingga kini masih menjadi sorotan. Pendapat publik pun terbelah terkait vaksin berbayar ini.
Menanggapi rencana vaksin yang dijual tersebut, Menkes Budi Gunaidi Sadikin pun ikut angkat bicara.
Hal tersebut diungkapkan saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada Selasa, 13 Juli 2021.
Ia mengungkapkan bahwa program vaksinasi berbayar tersebut murni bisnis to bisnis dari pengelolaan BUMN yang melibatkan Kimia Farma.
Menkes Budi menyebut bahwa vaksin gotong royong merupakan sebuah program yang muncul karena perkiraan kerja pemerintah akan kurang gesit menangani vaksin gratis.
“Memang vaksin gotong royong waktu di awal adalah merespons, karena ada persepsi waktu itu pemerintah akan kurang gesit, kurang cepat suntiknya dengan swasta,” terang Menteri Budi dilansir dari Terkini.id--jaringan Suara.com
Ia pun menegaskan bahwa program vaksinasi gotong royong tersebut murni dikelola oleh BUMN dengan melibatkan Bio Farma Group sebagai produsernya.
“Vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma grup dengan produsennya, kami tidak terlibat gitu ya,” tegasnya.
Lalu, Budi Gunaidi kemudian menjelaskan sejauh mana Menteri Kesehatan terlibat dalam program vaksin gotong royong tersebut.
“Kami hanya terlibat bahwa itu vaksinnya apa saja dan harganya berapa, jumlahnya berapa banyak. Itu saja yang kami terlibat,” ungkapnya.
“Tapi ini skema business to business yang dilakukan oleh BUMN Bio Farma, membeli dari produsennya langsung, kita juga tidak ikut negosiasinya. kemudian langsung menjualnya dengan Kadin, kita juga tidak ikut negosiasi dan kita tidak ikut alokasinya,” lanjut Menkes Budi.
